Kabar Gembira! Korban PHK Kini Bisa Terima Gaji 60% Selama 6 Bulan, Begini Aturannya

Bagaimana Cara Mendapatkan Manfaat Ini?

Agar dapat menerima manfaat JKP, pekerja harus memenuhi beberapa persyaratan berikut:

- Terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan status iuran aktif sebelum terkena PHK.
-  Mengajukan klaim dalam waktu maksimal enam bulan setelah PHK. Jika melewati batas waktu ini, manfaat JKP akan hangus.
- Belum mendapatkan pekerjaan baru setelah terkena PHK. Jika pekerja sudah kembali bekerja, pembayaran manfaat akan dihentikan.

Untuk proses pengajuan klaim, pekerja bisa melakukannya melalui kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat atau secara online melalui aplikasi resmi BPJS Ketenagakerjaan.

Perusahaan Bangkrut? Manfaat JKP Tetap Cair!

Salah satu poin menarik dalam aturan ini adalah jaminan bahwa manfaat JKP tetap akan dibayarkan meskipun perusahaan tempat bekerja mengalami kebangkrutan atau tutup. Artinya, pekerja tetap bisa menerima manfaat meskipun perusahaan mereka sudah tidak beroperasi.

Namun, aturan ini juga menegaskan bahwa tanggung jawab perusahaan tetap ada. Artinya, meskipun manfaat JKP dibayarkan oleh BPJS, perusahaan tetap harus menyelesaikan kewajibannya kepada karyawan yang terkena PHK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah optimistis bahwa PP Nomor 6 Tahun 2025 dapat memberikan perlindungan lebih baik bagi pekerja, membantu mereka menghadapi masa sulit setelah kehilangan pekerjaan, serta mendorong percepatan adaptasi agar mereka bisa segera mendapatkan pekerjaan baru.

Bagi pekerja yang terkena PHK, pastikan untuk segera mengurus klaim JKP agar bisa mendapatkan manfaat ini. Jangan sampai terlewat batas waktu enam bulan, ya!

Bagaimana pendapatmu tentang aturan baru ini? Semoga kebijakan ini benar-benar membawa manfaat bagi para pekerja Indonesia!

Editor : Iskandar Nasution