Kabar Gembira! Korban PHK Kini Bisa Terima Gaji 60% Selama 6 Bulan, Begini Aturannya

JAKARTA, iNewsPandeglang.id – Kabar baik bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)! Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025, yang mengatur peningkatan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Dalam aturan baru ini, pekerja yang terkena PHK akan mendapatkan uang tunai sebesar 60% dari gaji mereka setiap bulan selama enam bulan. Ini merupakan peningkatan dari aturan sebelumnya, yang hanya memberikan 45% gaji untuk tiga bulan pertama dan 25% untuk tiga bulan berikutnya.

Lebih dari itu, pemerintah juga memberikan keringanan iuran JKP untuk perusahaan. Sebelumnya, dalam PP 37 Tahun 2021, iuran JKP ditetapkan sebesar 0,46% dari upah bulanan. Namun, dalam aturan baru ini, iuran tersebut dikurangi menjadi 0,36%, guna meringankan beban perusahaan sekaligus menjaga keberlanjutan program jaminan sosial tenaga kerja.

Poin-Poin Penting dalam PP Nomor 6 Tahun 2025

Peraturan ini memuat beberapa ketentuan utama yang memberikan manfaat lebih besar bagi pekerja, di antaranya:

- Bantuan Uang Tunai untuk Korban PHK
"Pekerja yang terkena PHK berhak menerima manfaat uang tunai sebesar 60 persen dari gaji mereka setiap bulan, dengan durasi maksimal enam bulan," sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2025.

- Penyesuaian Iuran JKP
"Besaran iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) ditetapkan sebesar 0,36 persen dari upah bulanan pekerja," bunyi ketentuan dalam Pasal 11 PP Nomor 6 Tahun 2025.

- Manfaat JKP Tetap Dibayarkan Meski Perusahaan Bangkrut
"Jika perusahaan dinyatakan pailit atau tutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menunggak iuran paling lama enam bulan, maka manfaat JKP tetap dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan," bunyi aturan dalam Pasal 39A Ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2025.

- Pastikan Klaim JKP Tepat Waktu
"Pekerja yang terkena PHK harus mengajukan klaim manfaat JKP dalam waktu maksimal enam bulan setelah pemutusan hubungan kerja. Jika melewati batas tersebut, atau jika pekerja sudah mendapatkan pekerjaan baru atau meninggal dunia, hak atas manfaat ini akan hilang," sesuai ketentuan dalam Pasal 40 PP Nomor 6 Tahun 2025.

Bagaimana Cara Mendapatkan Manfaat Ini?

Agar dapat menerima manfaat JKP, pekerja harus memenuhi beberapa persyaratan berikut:

- Terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan status iuran aktif sebelum terkena PHK.
-  Mengajukan klaim dalam waktu maksimal enam bulan setelah PHK. Jika melewati batas waktu ini, manfaat JKP akan hangus.
- Belum mendapatkan pekerjaan baru setelah terkena PHK. Jika pekerja sudah kembali bekerja, pembayaran manfaat akan dihentikan.

Untuk proses pengajuan klaim, pekerja bisa melakukannya melalui kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat atau secara online melalui aplikasi resmi BPJS Ketenagakerjaan.

Perusahaan Bangkrut? Manfaat JKP Tetap Cair!

Salah satu poin menarik dalam aturan ini adalah jaminan bahwa manfaat JKP tetap akan dibayarkan meskipun perusahaan tempat bekerja mengalami kebangkrutan atau tutup. Artinya, pekerja tetap bisa menerima manfaat meskipun perusahaan mereka sudah tidak beroperasi.

Namun, aturan ini juga menegaskan bahwa tanggung jawab perusahaan tetap ada. Artinya, meskipun manfaat JKP dibayarkan oleh BPJS, perusahaan tetap harus menyelesaikan kewajibannya kepada karyawan yang terkena PHK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah optimistis bahwa PP Nomor 6 Tahun 2025 dapat memberikan perlindungan lebih baik bagi pekerja, membantu mereka menghadapi masa sulit setelah kehilangan pekerjaan, serta mendorong percepatan adaptasi agar mereka bisa segera mendapatkan pekerjaan baru.

Bagi pekerja yang terkena PHK, pastikan untuk segera mengurus klaim JKP agar bisa mendapatkan manfaat ini. Jangan sampai terlewat batas waktu enam bulan, ya!

Bagaimana pendapatmu tentang aturan baru ini? Semoga kebijakan ini benar-benar membawa manfaat bagi para pekerja Indonesia!

Editor : Iskandar Nasution