Jika tuntutan tidak dipenuhi, Deden menyatakan warga siap melanjutkan aksi hingga ke tingkat provinsi. Bahkan, ia menyebut akan meminta langsung kepada Gubernur Banten agar mengevaluasi kepala sekolah yang dinilai tidak transparan dalam proses pengadaan lahan.
“Ini demi pendidikan anak-anak. Kami hanya ingin prosesnya adil dan terbuka,” tutupnya.
Menanggapi aksi ini, Kepala SMKN 2 Cihara, Muhamad Amin Rohman, mengatakan pihaknya menghargai aspirasi warga. Ia menyebut bahwa semua masukan akan menjadi bahan pertimbangan.
“Kalau memang keinginan masyarakat agar sekolah tetap di Citepuseun, tentu akan kita perhatikan. Harapannya, semua pihak mendukung pendidikan yang lebih baik,” ujarnya.
Aksi berjalan damai. Warga berharap Pemerintah Provinsi Banten mendengarkan suara mereka agar pembangunan SMKN 2 Cihara benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Editor : Iskandar Nasution
Artikel Terkait
