JAKARTA, iNewsPandeglang.id – Tim kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong, yang kini menghadapi tuduhan dalam kasus impor gula, menegaskan rencana mereka untuk mengajukan praperadilan. Langkah ini diambil karena mereka menilai penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak didukung bukti yang memadai.
“Kami sudah mempersiapkan dokumen-dokumen terkait untuk praperadilan sejak penunjukan kami sebagai kuasa hukum. Kami yakin bahwa bukti yang diajukan dalam kasus ini belum cukup kuat,” ujar Ari Yusuf Amir, kuasa hukum Tom Lembong, di Jakarta, Senin (4/11/2024).
Ari mengungkapkan keberatan utama mereka adalah soal penahanan Tom Lembong yang dianggap terburu-buru, tanpa adanya dua alat bukti yang cukup, seperti yang diatur oleh Mahkamah Konstitusi.
“Berdasarkan keputusan MK, penetapan tersangka setidaknya harus didukung minimal dua bukti yang kuat. Dalam kasus ini, kami merasa ada banyak kejanggalan dalam prosesnya,” jelas Ari.
Kejaksaan Agung sebelumnya menuduh Tom Lembong memberi izin impor gula kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) yang dianggap menyalahi aturan. Namun, Ari menegaskan bahwa izin tersebut hanya merupakan kebijakan yang melanjutkan program dari menteri sebelumnya.
“Ini bukan inisiatif sepihak. Kebijakan impor tersebut sudah ada sejak lama dan hanya diteruskan pada masa Tom Lembong menjabat,” tambahnya.
Di tengah perkembangan ini, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, ikut menyuarakan keprihatinannya. Paloh menyebut bahwa kasus ini sudah cukup lama dan tiba-tiba muncul tanpa ada tanda-tanda sebelumnya.
“Seperti muncul begitu saja tanpa peringatan. Tentu ini mengejutkan kami semua,” ujar Paloh, Jumat (1/11/2024), di Kompleks Istana Kepresidenan.
Dengan kasus ini, tim kuasa hukum Tom Lembong berencana mengumpulkan bukti tambahan dan akan mempertimbangkan secara serius untuk mengajukan praperadilan. Pihak mereka optimis bahwa upaya hukum ini akan mengungkap kebenaran di balik penetapan tersangka terhadap Tom Lembong.
Editor : Iskandar Nasution
Artikel Terkait
