JAKARTA, iNewsPandeglang.id – Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Serang 2024 dan memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS). Keputusan ini diambil karena adanya dugaan ketidaknetralan aparat desa yang berpihak kepada salah satu pasangan calon.
Dalam sidang putusan, hakim MK menyatakan bahwa keberpihakan kepala desa terjadi secara masif di berbagai kecamatan. Selain itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, diduga ikut berperan dalam proses ini. Hal ini menjadi sorotan karena bupati terpilih, Ratu Rachmatu Zakiyah, merupakan istri Yandri.
Dengan putusan ini, MK membatalkan PKPU No. 2028 Tahun 2024 tentang hasil Pilkada Serang. KPU Kabupaten Serang diwajibkan menggelar PSU dalam waktu maksimal 60 hari.
Ketua KPU Banten, Mohammad Ihsan, menegaskan bahwa pihaknya menghormati keputusan MK dan akan segera berkoordinasi dengan KPU pusat serta KPU Kabupaten Serang.
"Kami akan memastikan kesiapan teknis, termasuk arahan dari KPU pusat dan anggaran yang dibutuhkan," ujar Ihsan.
Terkait penyelenggaraan ulang, KPU juga masih menunggu arahan apakah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) akan diaktifkan kembali atau perlu rekrutmen ulang.
Editor : Iskandar Nasution
Artikel Terkait
