Menanggapi keluhan ini, Kepala Dishub Lebak, Rully Edward, menegaskan bahwa pengalihan pengelolaan parkir dilakukan sesuai prosedur. Ia menyebut BUMDes tidak memenuhi target setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024, sehingga tidak berhak mengikuti lelang.
"Ini bukan pengambilalihan secara sepihak. Proses lelang dilakukan secara resmi, dan pemenangnya adalah pihak yang memenuhi syarat," ujar Rully.
Namun, saat ditanya lebih lanjut mengenai identitas CV yang memenangkan lelang dan mekanisme penunjukan, Rully mengaku tidak dapat memberikan jawaban karena sedang berada dalam rapat di Pemda. Hingga berita ini diterbitkan, Dishub belum memberikan tanggapan lebih lanjut.
Kepala Desa Malingping Selatan, Aceng Junaedi, menyayangkan keputusan Dishub yang dinilai mendadak dan tanpa musyawarah. Menurutnya, BUMDes telah mengelola parkiran sejak awal dengan kerja sama resmi bersama Dishub.
"Kami sudah membangun sistem parkir dari nol sesuai kesepakatan dengan Dishub. Tapi tiba-tiba pengelolaan dialihkan tanpa ada komunikasi yang jelas," ujar Aceng.
Masyarakat kini menunggu kejelasan dari Dishub terkait pengelolaan parkir di Pasar Malingping. Warga berharap ada pertemuan antara pihak desa, Dishub, dan pengelola baru agar masalah ini tidak semakin berlarut.
Editor : Iskandar Nasution
Artikel Terkait
