Puan Maharani, Ketua DPP PDIP, juga menambahkan bahwa kritik Tia disampaikan setelah surat pergantian anggota DPR terpilih diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Puan, situasi ini tidak saling terkait dan meminta publik untuk tidak salah paham.
Sebagai hasil dari pemecatan ini, Bonnie Triyana, yang sebelumnya berada di posisi kedua dalam perolehan suara di dapil yang sama, menggantikan Tia Rahmania. Surat keputusan KPU yang ditandatangani oleh Ketua KPU Mochamad Afifudin pada 23 September 2024 mencatat bahwa Tia telah diberhentikan dari PDIP dan tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR.
Namun, kuasa hukum Tia Rahmania, Purbo Asmoro, menolak tudingan bahwa kliennya terlibat dalam penggelembungan suara. Dia menyebut keputusan PDIP sebagai langkah yang menyesatkan dan berdasarkan perhitungan internal yang tidak adil. "Tia tidak melakukan penggelembungan suara. Keputusan yang menyesatkan karena dibuat berdasarkan perhitungan yang dibuat internal PDIP," tegas Purbo.
Kisah pemecatan Tia Rahmania menciptakan gelombang kontroversi di kalangan masyarakat dan politisi, menimbulkan pertanyaan besar tentang integritas pemilihan dan proses internal di partai politik. Apakah ini hanya sebuah kebetulan atau memang ada permainan di balik layar? Perkembangan selanjutnya akan sangat dinanti.
Editor : Iskandar Nasution
Artikel Terkait
