Sederet Fakta Menarik Reshuffle Kabinet Jokowi, PDIP 'Diamputasi'!

JAKARTA, iNewsPandeglang.id - Reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada Senin, 19 Agustus 2024, mengungkap beberapa fakta menarik dan menimbulkan berbagai spekulasi politik. Nama-nama yang beredar termasuk Supratman Andi Agtas yang akan menggantikan Yasonna, Bahlil Lahadalia yang akan menggantikan Arifin Tasrif sebagai Menteri ESDM, dan Rosan Roeslani yang akan mengisi posisi Menteri Investasi yang ditinggalkan oleh Bahlil.

Usai pembacaan Keputusan Presiden (Keppres), Presiden Joko Widodo memimpin pengucapan sumpah jabatan para pejabat baru yang dilantik. Dalam upacara tersebut, Presiden Jokowi mendiktekan sumpah jabatan.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,"  ucap Jokowi dalam tayangan iNews TV dikutip.

Dalam pelantikan tersebut mereka bersumpah setia menegaskan komitmen untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945, serta menjalankan peraturan perundang-undangan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa dan negara.

Berikut adalah sederet fakta menarik terkait reshuffle tersebut:

1. PDIP Kehilangan Posisi Kunci

Salah satu yang paling mencolok dari reshuffle ini adalah penggantian Yasonna H Laoly, politisi PDIP, dari posisinya sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Dia digantikan oleh Supratman Andi Agtas, seorang politikus dari Partai Gerindra. Ini dianggap sebagai langkah untuk mengurangi dominasi PDIP di kabinet, terutama menjelang akhir masa jabatan Presiden Jokowi.

2. Penguatan Posisi Gerindra di Kabinet

Selain Supratman Andi Agtas yang diangkat menjadi Menkumham, ada juga Angga Raka Prabowo yang diangkat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo). Keduanya berasal dari Partai Gerindra, yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Langkah ini dipandang sebagai penguatan posisi Gerindra dalam pemerintahan, menjelang kemungkinan kemenangan Prabowo di Pilpres 2024.

Editor : Iskandar Nasution