Kunjungi Cilegon, Menteri Bahlil Sebut Jangan Sampai ada yang Mempersulit Investor

CILEGON, iNewsPandeglang.id - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melakukan kunjungan kerja (Kunker)  ke PT Lotte Petrochemical Indonesia, di Kelurahan Gerem dan Rawa Arum, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Minggu (12/3/2023).

Kunjungan Menteri Bahlil itu  didampingi Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Didik Farkhan Alisyahdi, Wali Kota Cilegon Helldy Agustian, Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon Diana Wahyu Widiyati, serta unsur yang mewakili Forkopimda baik dari Provinsi Banten maupun Kota Cilegon.

Baca Juga

Pesan Menohok Warga Cilegon Lewat Spanduk Untuk Menteri Bahlil Lahadalia dan Erick Thohir Karena Ini

Dalam kunjungannya, Menteri Bahlil menyebut pihaknya meminta kepada semua kalangan jangan sampai ada yang mempersulit pihak investor. Dia meminta kepada semua pihak untuk tidak mengganggu investasi di Kota Cilegon, khususnya di PT Lotte Petrochemical Indonesia.

Sebab menurut dia, saat ini investasi menjadi rebutan  semua negara dunia dalam masa yang sangat sulit seperti saat ini. Jika ada demo- demo dengan alasan tidak jelas pihaknya tak akan segan-segan menurunkan aparat keamanan.

"Kepada teman-teman saya pengusaha, tolong ini jaga investasi. Nanti kalau mau demo-demo lagi dengan alasan tidak jelas, saya perintahkan Satgas Investasi untuk menurunkan aparat keamanan. Jangan ganggu investasi. Negara kalau mau maju, harus pro investasi," kata Bahlil tegas.

Lebih lanjut Bahlil menuturkan, dari rencana total investasi Lotte sebesar Rp60 triliun dan yang sudah direalisasikan sebanyak Rp24 triliun. Mulai dari pembebasan lahan pada 2016, reklamasi hingga konstruksi sekarang yang sudah mencapai 38 persen.

"Pasti biaya investasinya mahal karena banyak hantu-hantunya. Bayangkan pada tahun 2019-2020 kami selesaikan gangguan hantu tadi dengan cara-cara yang tidak lazim," ujar Bahlil seraya menegaskan bahwa hantu yang dimaksud adalah gangguan keamanan dari pihak-pihak tertentu.

Editor : Iskandar Nasution