Sebelumnya, Perkumpulan Urang Banten (PUB) Kabupaten Lebak juga menyoroti lambannya penanganan pascabencana di Cigobang. Ketua PUB Lebak, H. Pepep Faisaludin, menilai pemerintah bersikap diskriminatif. Ia membandingkan dengan penanganan korban bencana di Kabupaten Bogor maupun erupsi Semeru di Lumajang yang jauh lebih cepat mendapatkan hunian tetap.
“Korban Semeru saja sudah menempati huntap sejak 2022. Di Lebak, baru wacana dibangun tahun 2025. Ini bukan lagi soal waktu, tapi soal keadilan dan empati,” ucap Pepep.
Menanggapi kritik tersebut, Pemkab Lebak melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Budi Santoso menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang terdampak. Ia mengakui bahwa proses relokasi huntap Cigobang belum berjalan sesuai harapan karena adanya kendala teknis dan administratif.
“Proses pembangunan huntap terkendala urusan lahan dan perizinan kawasan hutan. Namun kami sudah mendapat alokasi lahan seluas 5,4 hektare dari Kementerian LHK dan rekomendasi dari BNPB. Pembangunannya akan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR,” ujar Budi.
Namun hingga saat ini, belum ada aktivitas pembangunan yang terlihat di lapangan. Publik pun mulai pesimistis terhadap janji-janji pemerintah.
Masyarakat dan para tokoh berharap, rencana pembangunan hunian tetap benar-benar dimulai sebelum tahun 2026. PUB dan DPRD mendesak pemerintah agar tidak hanya hadir dengan janji, tetapi juga dengan solusi konkret yang dapat dirasakan langsung oleh rakyat.
Sebab, keberhasilan pemerintah bukan diukur dari banyaknya penghargaan yang diterima, melainkan dari ketulusan dan keberpihakan terhadap warganya terutama mereka yang paling membutuhkan.
Editor : Iskandar Nasution
Artikel Terkait
