JAKARTA, iNewsPandeglang.id – Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) resmi disahkan DPR dalam rapat paripurna di Senayan, Kamis (20/3/2025). Ada tiga poin penting yang diubah dalam aturan baru ini dan berpengaruh besar pada tugas dan masa dinas prajurit TNI.
Ketua Panitia Kerja RUU TNI, Utut Adianto, menjelaskan perubahan pertama ada di Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang diatur dalam Pasal 7. Kini, tugas TNI di luar perang bertambah dari 14 menjadi 16, termasuk menangani ancaman siber dan melindungi warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri saat terjadi krisis.
"Itu meliputi membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber dan melindungi serta menyelamatkan warga negara di luar negeri," ujar Utut.
Perubahan kedua ada di Pasal 47, yaitu soal penempatan prajurit aktif di kementerian atau lembaga. Jika sebelumnya hanya 10 lembaga, kini TNI bisa ditempatkan di 14 kementerian/lembaga atas permintaan pimpinan. Namun, di luar itu, prajurit yang ingin menjabat di instansi sipil harus pensiun lebih dulu.
Editor : Iskandar Nasution
Artikel Terkait
