JAKARTA, iNewsPandeglang.id – Kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) yang melibatkan Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip, semakin berkembang. Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus ini, termasuk Kades Kohod yang diduga terlibat langsung.
Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, mengungkapkan bahwa selain Arsin, ada juga Sekretaris Desa Kohod, UK, serta dua orang penerima kuasa, SP dan CE, yang turut ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini dilakukan setelah dilakukan gelar perkara terkait kasus pemalsuan dokumen di wilayah pagar laut Tangerang.
Dalam penjelasannya, Djuhandhani menyebutkan bahwa pemalsuan dokumen ini melibatkan pencatutan identitas warga Desa Kohod. Identitas tersebut digunakan untuk memalsukan SHGB dan SHM yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan tertentu.
Setelah penyidik memeriksa sejumlah warga yang menjadi korban pencatutan, mereka mengaku bahwa identitas mereka diminta oleh pihak petugas Desa Kohod untuk digunakan dalam pemalsuan dokumen tersebut.
"Dari pemeriksaan awal terhadap sejumlah warga, kami menemukan bahwa identitas mereka digunakan tanpa izin atau sepengetahuan mereka," ujar Djuhandhani di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).
Editor : Iskandar Nasution
Artikel Terkait
