Aksi ini berdampak pada lumpuhnya pelayanan masyarakat di Desa Kerta. Warga yang membutuhkan layanan administrasi terpaksa menunggu hingga ada keputusan lebih lanjut dari pemerintah daerah.
Tokoh ulama Desa Kerta, KH Saepudin, mengatakan bahwa mogok kerja ini adalah bentuk protes karena belum ada solusi dari pemerintah terkait tuntutan warga.
"Kami berharap ada keputusan yang jelas dan adil agar situasi tidak semakin memanas," katanya.
Sebagai tindak lanjut, warga dan perangkat desa berencana menggelar aksi damai pada 17 Februari 2025 di Kantor Kecamatan Banjarsari. Sekitar 500 peserta akan mengikuti aksi ini dengan tuntutan yang sama, yaitu meminta kejelasan dari pemerintah daerah terkait kepemimpinan RZA.
Hingga saat ini, Kepala Desa RZA belum memberikan tanggapan resmi mengenai bantahan warga terkait laporan pengrusakan. Sementara itu, pihak kepolisian masih menyelidiki laporan yang masuk.
Masyarakat berharap agar konflik ini dapat diselesaikan dengan cara yang adil dan tidak semakin memperkeruh keadaan. Pemerintah daerah diharapkan segera turun tangan untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak.
Bagaimana kelanjutan konflik ini? Masyarakat menantikan langkah yang akan diambil oleh pemerintah dan kepolisian untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai.
Editor : Iskandar Nasution
Artikel Terkait
