LEBAK, iNewsPandeglang.id – Ketegangan di Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, terus berlanjut. Kepala Desa Kerta, RZA, melaporkan sejumlah warga ke polisi dengan tuduhan pengrusakan dalam aksi demonstrasi yang dilakukan beberapa waktu lalu. Namun, warga membantah tuduhan tersebut dan menyebut aksi mereka berlangsung damai.
Demonstrasi yang dilakukan oleh pemuda desa ini berawal dari ketidakpuasan terhadap kepemimpinan RZA. Mereka melakukan orasi di depan Balai Desa Kerta, lalu berkonvoi menuju rumah kepala desa sebagai bentuk protes.
Sejumlah warga yang menyaksikan aksi tersebut mengatakan tidak ada tindakan pengrusakan. Salah satu warga, Dadang, menyebut bahwa halaman rumah kepala desa memang tidak memiliki pagar pembatas, sehingga sulit untuk mengatakan bahwa ada penerobosan.
Puluhan warga Desa Kerta mengepung rumah Kades RZA, menuntutnya mundur dari jabatan. Mereka membawa spanduk dan berorasi menyuarakan protes. (Foto Iskandar Nasution)
“Kami hanya berputar di depan rumahnya, tidak ada yang dirusak. Kalau tidak ada pagar, bagaimana bisa disebut masuk tanpa izin?” ujarnya, Kamis (13/2/2025).
Beberapa video amatir yang beredar di masyarakat juga menunjukkan bahwa aksi berjalan dengan damai.
Ketidakpuasan terhadap kepemimpinan RZA juga meluas ke perangkat desa. Seluruh perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan stakeholder lainnya memutuskan untuk melakukan mogok kerja.
Aksi ini berdampak pada lumpuhnya pelayanan masyarakat di Desa Kerta. Warga yang membutuhkan layanan administrasi terpaksa menunggu hingga ada keputusan lebih lanjut dari pemerintah daerah.
Tokoh ulama Desa Kerta, KH Saepudin, mengatakan bahwa mogok kerja ini adalah bentuk protes karena belum ada solusi dari pemerintah terkait tuntutan warga.
"Kami berharap ada keputusan yang jelas dan adil agar situasi tidak semakin memanas," katanya.
Sebagai tindak lanjut, warga dan perangkat desa berencana menggelar aksi damai pada 17 Februari 2025 di Kantor Kecamatan Banjarsari. Sekitar 500 peserta akan mengikuti aksi ini dengan tuntutan yang sama, yaitu meminta kejelasan dari pemerintah daerah terkait kepemimpinan RZA.
Hingga saat ini, Kepala Desa RZA belum memberikan tanggapan resmi mengenai bantahan warga terkait laporan pengrusakan. Sementara itu, pihak kepolisian masih menyelidiki laporan yang masuk.
Masyarakat berharap agar konflik ini dapat diselesaikan dengan cara yang adil dan tidak semakin memperkeruh keadaan. Pemerintah daerah diharapkan segera turun tangan untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak.
Bagaimana kelanjutan konflik ini? Masyarakat menantikan langkah yang akan diambil oleh pemerintah dan kepolisian untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai.
Editor : Iskandar Nasution
Artikel Terkait
