Tidak hanya warga dewasa, ratusan pemuda dari tiap RT di Desa Kerta juga turun ke jalan. Mereka melakukan orasi sebagai bentuk protes terhadap kepemimpinan Kades RZA. Para pemuda bahkan menggelar deklarasi dan pawai keliling di jalan raya sebagai bentuk penolakan terhadap RZA.
Di kantor desa, aksi unjuk rasa semakin memanas dengan pembakaran ban sebagai simbol penolakan terhadap kepemimpinan Kades.
Ketua Karang Taruna Desa Kerta, Renaldi Agustian (Aldi), menyatakan bahwa dirinya menerima aspirasi dari para pemuda yang ingin melakukan deklarasi penolakan terhadap Kades. “Pemuda Desa Kerta sudah bulat menolak kepemimpinan Kades RZA. Kami ingin perubahan,” tegasnya.
Warga Desa Kerta memulai aksi demo di Balai Desa, membawa spanduk dan berorasi menuntut Kades RZA mundur dari jabatannya. (Foto Iskandar Nasution)
Aksi ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi yang sebelumnya sudah dilakukan warga. Sebelumnya, warga menggelar aksi di kantor desa dengan menutup akses pelayanan publik sebagai bentuk protes.
Tak lama setelah itu, Majelis Ulama Desa (MUD) dan tokoh masyarakat mengeluarkan ultimatum 5x24 jam agar Kades mundur secara terhormat. Namun, karena tuntutan ini tidak diindahkan, masyarakat kembali turun ke jalan pada 9 Februari 2025 dengan aksi yang lebih besar.
Aksi ini dipicu oleh dugaan kepemilikan senjata api ilegal dan narkoba yang menyeret nama Kades RZA. Kasus ini sudah dilaporkan ke Polres Lebak, tetapi belum ada tindak lanjut yang jelas.
“Kami sudah melapor, ada saksi dan bukti, tapi belum ada kepastian hukum. Kami tidak mau dipimpin oleh orang yang bermasalah,” ujar Dadang salah satu peserta aksi.
Warga Desa Kerta menegaskan bahwa aksi mereka bukan bermotif politik. Mereka hanya ingin pemimpin yang bersih dan amanah.
“Kami hanya ingin desa ini dipimpin oleh orang yang benar, bukan yang bermasalah,” ujar Idoh.
Situasi di Desa Kerta masih terus memanas. Warga berencana untuk terus melakukan aksi sampai tuntutan mereka dipenuhi. Kini, semua mata tertuju pada langkah yang akan diambil aparat kepolisian dan pemerintah daerah dalam menangani kasus ini.
Editor : Iskandar Nasution
Artikel Terkait
