"Saya setuju dengan pilkada asimetris, salah satunya melalui DPRD. Biaya pilkada langsung sangat besar, dan kita sering melihat adanya kekerasan dalam proses tersebut," kata Tito, Senin (16/12/2024).
Tito menjelaskan bahwa demokrasi tidak selalu harus dilakukan secara langsung. Demokrasi perwakilan melalui DPRD juga dianggap sah dan efisien untuk beberapa daerah. "Kita perlu mempertimbangkan mana yang lebih baik untuk kondisi tertentu," ujarnya.
Meski demikian, wacana ini menuai pro dan kontra. Beberapa pihak menganggap pemilihan melalui DPRD dapat mengurangi keterlibatan rakyat dalam menentukan pemimpin daerah. Namun, bagi pendukungnya, sistem ini dinilai lebih praktis dan ekonomis.
Dengan proses pembahasan yang masih panjang, keputusan akhir terkait wacana ini akan sangat bergantung pada pemerintah dan masukan masyarakat. Baleg DPR memastikan bahwa setiap langkah akan dilakukan secara transparan dan melibatkan berbagai pihak.
Editor : Iskandar Nasution
Artikel Terkait
