JAKARTA, iNewsPandeglang.id - Pemerintah telah memutuskan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial berupa beras 10 kg kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Keputusan ini diambil sebagai bagian dari langkah menghormati masa tenang jelang Pemilu 2024 dan untuk memastikan bahwa penyaluran bantuan tersebut tidak dipolitisasi.
Penghentian ini berlangsung dari hari ini, Kamis (8/2/2024), hingga Rabu (14/2/2024). Hal ini dilakukan untuk memastikan kelancaran proses pemilu dan menghormati masa tenang.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menjelaskan bahwa pemerintah tidak akan menyalurkan bantuan sosial berupa beras 10 kg selama periode 11-14 Februari tahun ini. Hal ini dikarenakan akan memasuki masa tenang pemilihan umum (pemilu).
Arief menjelaskan bahwa tanggal 8-9 Februari 2024 merupakan hari libur, tanggal 10 Februari 2024 adalah hari terakhir kampanye, 11-13 Februari 2024 adalah masa tenang, dan 14 Februari 2024 adalah hari pencoblosan.
“Tanggal 8-9 Feb 2024 hari libur, tanggal 10 Feb 2024 terakhir kampanye, 11-13 Feb 2024 merupakan hari tenang dan 14 Feb 2024 hari pencoblosan,” ujar Arief kepada iNews.id, Kamis (8/2/2024).
Arief menuturkan, penghentian sementara bantuan pangan oleh pemerintah saat masa tenang bukanlah upaya politisasi bantuan sosial. Ia menjelaskan bahwa penghentian tersebut dilakukan semata-mata untuk menghormati pemilu dan melakukan pemutakhiran data yang diperlukan.
Lebih lanjut Arief menegaskan bahwa meskipun penyaluran bantuan pangan sangat diperlukan oleh masyarakat, penyalurannya akan dimulai kembali pada tanggal 15 Februari 2024. Ia menekankan bahwa program ini telah direncanakan sejak lama dan tidak terkait dengan pemilu.
“Menegaskan bahwa program ini sudah terencana sudah lama dan tidak terkait pemilu” ucapnya.
Bapanas telah menginstruksikan Perum Bulog untuk menghentikan sementara distribusi beras bansos ke masyarakat sesuai dengan surat yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa. Instruksi tersebut dikeluarkan dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, serta mempertimbangkan tahapan dan jadwal pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU.
Surat tersebut menegaskan agar penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk bantuan pangan beras dihentikan sementara mulai tanggal 8 hingga 14 Februari 2024 di seluruh wilayah. Hal ini merupakan langkah yang diambil untuk menghormati masa tenang pemilu dan memastikan ketersediaan pangan yang cukup selama periode tersebut.
Editor : Iskandar Nasution
Artikel Terkait
