Tak sampai di situ, berbagai pergerakan di lingkungan pendidikan maupun publik terus tak berhenti. Singkat cerita, Pada Rabu, 4 Oktober 2000, ribuan masyarakat Banten, mulai dari ulama, mahasiswa, anggota LSM, seniman, memadati halaman. Gedung DPR RI yang mengadakan Rapat Paripurna. Setelah mendengarkan pandangan akhir dari fraksi-fraksi yang ada, maka rapat yang berlangsung dari pukul 9.00 hingga 13.30 WIB menyetujui pengesahan RUU Pembentukan Provinsi Banten menjadi UU Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten.
Tidak bisa dibayangkan betapa senang dan gembiranya masyarakat Banten akhirnya Provinsi Banten yang diperjuangkan itu telah lahir. Para tokoh pejuang Banten berangkulan, bersalaman mengucapkan selamat, bahkan ada yang menitikkan air mata keharuan.
Ribuan rakyat Banten histeris sambil memekik meneriakan takbir "Allaahu Akbar!", "Hidup Provinsi Banten!", "Hidup DPR!". Para ulama memanjatkan doa dan bersujud syukur di pelataran Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Ketua Umum Bakor-PBB Tb. Tryana Sjam'un berkomentar. "Kita semua masyarakat Banten patut bersyukur kepada Allah SWT karena hari ini, Rabu 4 Oktober 2000, perjuangan kita yang sudah lama dicita-citakan diterima baik oleh wakil rakyat di DPR RI dan ini berarti Provinsi Banten telah lahir dengan selamat...." (Mansur, 2001:356, wawancara dengan Tb. Tryana Sjam'un).
Banten yang beribu kota di Kota Serang dan saat ini ada 8 Kabupaten/Kota dengan luas 9.662,92 Kilometer persegi (Km2) ini akhirnya terpisah dengan Jawa Barat pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Apalagi pada kenyataanya, masyarakat Banten secara umum kulturnya juga tak jauh berbeda dengan Jawa Barat yang notabene didominasi Suku Sunda.
Secara historis Banten memiliki jalan sejarahnya sendiri yang berbeda dengan sejarah Priangan yang sempat dijajah Mataram. Sementara Banten sempat berjaya dengan kesultanannya. Bahkan sejak lama Banten dan Priangan itu berhadapan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada zaman kolonial para pamong praja Priangan dianggap sebagai kaki tangan Belanda.
Gerakan sosial yang mewabah di Banten di abad ke-19 pernah dijadikan sasaran para pejabat kolonial dan pamong praja. Perseteruan ini berlanjut hingga zaman kemerdekaan dengan adanya pengusiran birokrat Priangan oleh kaum revolusioner Banten.
Pada zaman Orde Baru malah Banten merasa dijajah kembali para birokrat Priangan yang menjadi para bupati dan pejabat. Dengan format dan struktur politik yang bersifat sentralistis, penempatan pejabat-pejabat penting di daerah seperti bupati dan walikota sangat ditentukan oleh seleranya pusat atau provinsi sehingga tak aneh jika jabatan-jabatan itu hampir selalu merupakan porsi pejabat dari Priangan. Demikian sepenggal sejarah berdirinya Provinsi Banten, semoga jadi inspirasi untuk memajukan Provinsi Banten sesuai cita-cita para pendiri provinsi tersebut.
Editor : Iskandar Nasution
Artikel Terkait
