Apa Itu DPA? Strategi Baru Kejaksaan Banten untuk Penanganan Kasus Korporasi

Konsep DPA telah diterapkan di negara maju seperti Inggris dan Australia. Di Indonesia, DPA tengah dibahas untuk dimasukkan dalam RKUHAP. Sistem ini diharapkan dapat menjadi alternatif efisien, transparan, dan akuntabel, dengan pendekatan restoratif, korektif, dan rehabilitatif.

Baca Juga

Dana BOP Rp39 M Gubernur Banten Diduga Menguap, Kasus Masih Mandek di Kejati Banten

Secara prosedural, permohonan DPA diajukan oleh tersangka, diperiksa penuntut umum, diteruskan ke Jaksa Agung, dan memperoleh persetujuan pengadilan. Bila kewajiban perjanjian dipenuhi, penuntutan dinyatakan gugur. Namun, bila dilanggar, proses hukum tetap dijalankan.

Editor : Iskandar Nasution