Putusan MK agar Bisa Diterapkan di Pilkada 2024, Begini Tahapan yang Harus Dilalui

3. Harmonisasi di Kemenkumham
Draf perubahan PKPU harus harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan lembaga terkait lainnya hingga diterbitkan sebagai PKPU yang baru.

Rieke menekankan bahwa jika perubahan PKPU tidak selesai tepat waktu, KPU tetap harus melaksanakan pendaftaran calon kepala daerah berdasarkan putusan MK, seperti yang dilakukan pada pendaftaran Capres dan Cawapres sebelumnya. "Sebagaimana pernah terjadi pada pendaftaran Capres dan Cawapres 2024 yang lalu."

Baca Juga

Peluang Berkontribusi dalam Pilkada 2024 : Jadi PTPS dengan Gaji Menarik, Ini Tugas dan Syaratnya

Jika proses perubahan PKPU belum selesai pada 27 Agustus 2024, KPU tetap harus melaksanakan pendaftaran calon kepala daerah berdasarkan putusan MK yang ada.

Editor : Iskandar Nasution