Ketua APDESI Pandeglang Tanggapi Desakan Massa Agar Bupati Irna Diperiksa KPK

PANDEGLANG, iNewsPandeglang.id - Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Pandeglang Cecep  ikut berkomentar soal aksi mahasiswa yang tergabung PMII melakukan demo berjilid-jilid di Kantor Bupati Pandeglang meminta agar Bupati Pandeglang Irna Narulita diperiksa KPK. Dia mengatakan bahwa aksi tersebut tidak perlu terjadi jika ruang komunikasi antara pemda dengan perwakilan organisasi pergerakan dilakukan dengan cara yang lebih baik.

"Seharusnya seperti  dengan melakukan audiensi supaya pesan yang  disampaikan dapat segera terjawab. Bagaimanapun aksi unjuk rasa yang terlalu sering dapat menumbulkan anarkisme dan vandalisme  seperti yang belakangan ini terjadi," katanya Minggu (11/6/2023).

Baca Juga

Siswa SD Berprestasi Dipulangkan Paksa, Bupati Irna: Ini Isu Nasional yang Rugikan Citra Daerah!

Seperti bentrokan pengguna jalan dengan masa aksi kata Cecep,  pelemparan gedung yang mengakibatkan kerusakan pada properti milik pemerintah, pembakaran ban dan lain sebagainya, belum lagi ujaran kebencian terhadap personal bupati. 

"Hendaknya pihak kepolisian dapat mencegah ulah oknum peserta aksi untuk tidak melakukan tindakan vandalisme, dan saya pikir adalah hal yang wajar jika  sebagian masyarakat mendesak  pemerintah kabupaten Pandeglang melaporkan kerusakan yang terjadi kepada pihak kepolisian setempat. Saya sih berharap aksi tersebut tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar," ujar Cecep.

Aksi unjuk rasa yang  belakangan ini terjadi  terkait LHKPN, sepeda listrik dan potlitik dinasti mengundang beragam reaksi. Berbagai komentar pun bermunculan baik dari kalangan akdemisi dan juga  warganet di berbagai platform. 

Baca Juga

Mantap! Pemerintah Kabupaten Pandeglang Raih WTP Delapan Kali Berturut-turut dari BPK

Seperti diketahui sebelumnya keluarga Bupati Pandeglang Irna Narulita akhir-akhir ini terus menjadi sorotan. Hal ini bermula ketika putrinya Rizka Amalia Ramadhani kedapatan pamer gaya hidup mewah saat berada di London, Inggris. Bahkan, sorotan itu tak juga berhenti ketika sang putri dilamar oppa Korea belakangan ini.

Irna sendiri sudah menjelaskan bahwa jumlah asset tidak bergerak milik pribadinya tidak bertambah kalaupun ada peningkatan angka itu karena kenaikan NJOP. 

Tak hanya itu, Irna sendiri sudah mengundang Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) KPK wilayah II Banten dan Jawa Barat. Pertemuan tersebut digelar dalam  rapat koordinasi pada  Kamis, (8/6/2023) di Pendopo Pemkab Pandeglang dan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pandeglang. Terbukti, KPK pun telah memberikan apresiasi kepada Bupati Irna karena telah mengisi laporan harta kekayaan dengan baik dan benar.

Baca Juga

Alun-alun Pandeglang jadi Lokasi Nobar Semifinal Piala Asia U-23 Indonesia Vs Uzbekistan

Bagi yang pro terhadap aksi unjuk rasa mengatakan bahwa KPK harus memanggil Bupati Irna  terkait LHKPN. Sedangkan menurut yang kontra  bahwa KPK sudah memberikan statment bahwa Bupati Pandeglang Irna Narulita  telah memberikan contoh dengan menyelenggarakan kegiatan rakor pencegahan gratifikasi dan tata cara optimalisasi penyusunan LHKPN. 

Sementara itu, Sahrul Alam  warga Kampung  Sabi yang merupakan salah satu  nasabah BRI mengaku terganggu dengan aksi massa yang kerap terjadi, seharusnya menurut dia  aksi unjuk rasa tidak dilakukan di kawasan pelayanan publik, apalagi aksi tersebut juga mengganggu lalu lintas.

"Waktu itu saya datang  ke BRI untuk mengganti buku tabungan dan mengurus kerusakan  kartu ATM tapi kendaraan saya tidak bisa masuk karena dihalangi pihak kepolisian sehingga saya memutuskan untuk kembali lagi," ujar pria yang sehari-hari bekerja di kawasan Kalideres Jakarta ini.

Editor : Iskandar Nasution