Aksi berlangsung tegang ketika mahasiswa mencoba masuk ke halaman gedung DPRD. Mereka menurunkan delapan bendera partai dan menggantinya dengan bendera organisasi mereka, serta membakar ban bekas sebagai simbol protes terhadap kebijakan dewan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.
Salah satu peserta aksi, Hatta, menegaskan bahwa kinerja DPRD Pandeglang tidak sebanding dengan besarnya tunjangan yang diterima. "Anggaran publik semestinya dialokasikan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kemewahan pribadi wakil rakyat,” tegasnya.
Mahasiswa menyampaikan empat tuntutan utama:
1. Mengevaluasi dan memangkas tunjangan serta fasilitas anggota DPRD yang dinilai terlalu besar.
2. Menghentikan perjalanan dinas keluar kota yang tidak produktif.
3. Mengawasi dan menindak kebijakan daerah yang merugikan rakyat.
4. Mendesak DPRD menggelar sidang istimewa untuk revisi Perda terkait tunjangan dan perjalanan dinas.
Meski sempat memanas, situasi akhirnya berangsur aman dengan pengamanan ketat aparat kepolisian. Mahasiswa tetap bertahan di halaman gedung hingga sore hari untuk melanjutkan orasi dan menyuarakan tuntutan mereka.
Editor : Iskandar Nasution
Artikel Terkait
