Ketimpangan Pendidikan dan Korupsi ASN di Banten: Akankah Kebijakan Baru Ini Mengubah Situasi?

Epul Galih
Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah, saat melakukan sidak di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten untuk memastikan kebijakan baru berjalan efektif. (Foto : Dok/Istimewa)

SERANG, iNewsPandeglang.id - Banten tengah berusaha mengatasi dua masalah besar: ketimpangan pendidikan dan potensi korupsi dalam rekrutmen ASN (Aparatur Sipil Negara). Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah, baru-baru ini mengumumkan kebijakan baru untuk mengatasi kedua masalah ini, termasuk pembatasan kegiatan study tour sekolah dan penegakan sistem penilaian talenta yang lebih transparan untuk ASN.

Dimyati menegaskan bahwa sekolah-sekolah di Banten akan dibatasi untuk tidak mengadakan study tour ke luar provinsi. Hal ini bertujuan agar anggaran pendidikan lebih fokus pada pengembangan pendidikan di dalam provinsi, khususnya untuk daerah-daerah yang masih tertinggal.

Menurut Dimyati, “Kami berharap kepala sekolah tidak mengadakan study tour keluar kota, apalagi dengan kondisi cuaca saat ini. Study tour hanya diperbolehkan di dalam wilayah Banten saja," katanya.

Ia juga menambahkan bahwa kepala sekolah yang melanggar kebijakan ini akan diberikan sanksi tegas.

Editor : Iskandar Nasution

Halaman Selanjutnya
Halaman : 1 2

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network