Selain itu, Dimyati juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam proses rekrutmen ASN. Dalam sidaknya ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten pada Senin (24/2/2025), ia menekankan perlunya sistem penilaian talenta yang tidak terpengaruh oleh faktor kedekatan pribadi atau suap.
"Proses rekrutmen harus berdasarkan talenta, bukan karena suka atau tidak suka," ujarnya.
Dengan sistem ini, Dimyati berharap dapat mengurangi potensi korupsi dalam perekrutan pejabat dan memastikan pejabat yang terpilih benar-benar memiliki kompetensi.
Kebijakan pembatasan study tour dan penegakan penilaian talenta ASN ini diharapkan dapat membantu mengurangi ketimpangan pendidikan dan meningkatkan kualitas pemerintahan di Banten. Namun, tantangan besar tetap ada. Apakah kebijakan ini cukup efektif dalam jangka panjang? masyarakat Banten berharap perubahan ini membawa dampak positif.
Editor : Iskandar Nasution
Artikel Terkait
