"Saya telah menyerahkan 27 dokumen sebagai bukti kuat kepada KPK. Ini bukan asal tuduh atau sekadar cari sensasi. Saya ingin memastikan bahwa hukum ditegakkan dan tidak ada kongkalikong dalam pengelolaan lingkungan di Banten," jelasnya.
Namun, laporan ini justru memunculkan spekulasi bahwa Musa ingin mencari perhatian publik, terutama karena laporan tersebut diunggah ke media sosial sebelum ada tindakan resmi dari KPK.
Selain laporan ke KPK, Musa juga dikaitkan dengan sengketa informasi publik di Desa Cilangkap, Kabupaten Lebak. Ia dituding mengintervensi permintaan dokumen anggaran desa, termasuk laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
Menanggapi tuduhan tersebut, Musa membantah keras. Ia meminta semua pihak untuk mengecek langsung ke Inspektorat Kabupaten Lebak yang sudah melakukan pemeriksaan.
"Saya tidak pernah terlibat dalam permintaan data atau mempengaruhinya. Yang penting, semuanya jelas dan transparan. Jangan sampai ada pihak yang menjadikan dalih keterbukaan informasi publik sebagai ajang mencari keuntungan pribadi," katanya.
Musa juga membantah adanya utusan desa yang melobi pihak tertentu terkait sengketa informasi tersebut.
"Kalau ada yang bilang ada utusan desa untuk melobi seseorang, saya pastikan itu tidak benar. Cek saja ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Cilangkap. Jangan asal tuduh tanpa bukti," tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Al Muktabar dan Ahmed Zaki Iskandar belum memberikan keterangan resmi terkait laporan yang diajukan oleh Musa Weliansyah ke KPK. Publik kini menunggu respons dari kedua pihak serta langkah lanjutan yang akan diambil oleh KPK dalam menangani dugaan penyalahgunaan wewenang ini.
Editor : Iskandar Nasution
Artikel Terkait
