Keputusan keluarga untuk melakukan autopsi kedua didukung oleh berbagai pihak yang menginginkan penyelidikan yang transparan. Mereka menilai, kasus ini harus diusut dengan jelas dan tidak ada upaya melindungi pihak yang bersalah. “Kasus ini menguji kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum,” kata seorang aktivis yang mendukung keluarga korban.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turun tangan dalam kasus ini. Mereka mengirim tim ke Semarang untuk memeriksa lokasi kejadian dan mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi serta pihak terkait. "Kami turun ke lapangan untuk memverifikasi fakta-fakta yang ada," ujar Uli Parulian Sihombing, Komisioner Komnas HAM.
Komnas HAM sudah memanggil 14 orang untuk dimintai keterangan dan terus menganalisis informasi yang terkumpul. Mereka memastikan akan memeriksa lebih banyak saksi guna mengungkap kebenaran di balik kejadian ini.
Di sisi lain, pihak Polda Jateng juga menegaskan bahwa penyelidikan akan dilakukan dengan transparan. Kombes Pol Dwi Subagio, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jateng, memastikan bahwa siapa pun yang terbukti bersalah akan bertanggung jawab atas insiden ini. Proses autopsi yang dilakukan setelah ekshumasi jenazah juga dilakukan dengan persetujuan keluarga dan dihadiri oleh polisi serta warga sekitar.
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menambahkan bahwa jejak digital menjadi kunci penting dalam pengungkapan kasus ini. Bukti digital yang diperoleh dari lokasi kejadian akan membantu mengungkap rangkaian peristiwa secara lebih akurat.
"Jejak digital yang ditemukan sangat penting, semoga ini menjadi langkah kunci dalam penegakan keadilan," ujar Choirul Anam, Komisioner Kompolnas.
Kasus ini kini masih dalam penyelidikan, dan masyarakat menunggu dengan penuh harap agar kebenaran dapat terungkap secara jelas dan adil.
Editor : Iskandar Nasution
Artikel Terkait
