CILEGON, iNewsPandeglang.id - Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) yang telah diimplementasikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menjadi daya tarik bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Kuala dan Bank Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam melakukan Studi Tiru. Pada Senin, 27 Mei 2024, kunjungan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemkab Barito Kuala serta Bank Kalsel ke Kota Cilegon.
Tujuan kunjungan tersebut adalah untuk mempelajari implementasi KKPD dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah dilakukan oleh Pemkot Cilegon. Pemkab Barito Kuala dan Bank Kalsel merupakan pemerintah daerah ke-45 yang melakukan kunjungan terkait implementasi program KKPD di Kota Cilegon.
Tim yang dipimpin oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barito Kuala, Wiwien Masruri, serta Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Barito Kuala, Basuki, disambut dengan hangat oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon Dana Sujaksani beserta tim KKPD Kota Cilegon dan Bank BJB Cilegon.
Kepala BPKPAD Kota Cilegon, Dana Sujaksani, menjelaskan pentingnya sharing pemahaman tentang KKPD karena setiap daerah memiliki karakteristik dan kendala yang berbeda. Pemkot Cilegon telah menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan Pemerintah Pusat dan Perbankan sebagai mitra pelaksanaan pembayaran KKPD.
"Pemkot Cilegon aktif menjalin komunikasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri), serta mitra pelaksanaan pembayaran KKPD seperti Bank BJB," katanya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten Barito Kuala, Wiwien Masruri, mengapresiasi implementasi KKPD oleh Pemkot Cilegon dan berharap bisa belajar langsung dari Cilegon untuk segera mengimplementasikan KKPD di daerah mereka. Tujuannya adalah agar KKPD dapat segera diimplementasikan di daerah mereka dengan baik.
"Kami ingin belajar langsung dari implementasi KKPD di Cilegon, yang telah melaksanakan digitalisasi pembayaran belanja uang persediaan melalui KKPD. Hal ini bertujuan agar dapat memperoleh pemahaman yang jelas tentang mekanisme, penatausahaan, pencatatan, dan pertanggungjawaban KKPD dalam sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah," ujarnya
"Selain itu, juga ingin memahami kendala dan kelebihan dalam implementasi KKPD tersebut, untuk mempersiapkan implementasi serupa di daerah kami," tambahnya.
Editor : Iskandar Nasution
Artikel Terkait
