Badan Pusat Statistik (BPS) menilai bahwa perhitungan UMR yang ideal adalah dengan menggunakan inflasi ditambah dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan pendekatan ini, BPS meyakini bahwa tingkat kesejahteraan buruh dapat tercapai. Ini menunjukkan bahwa berbagai faktor ekonomi, sosial, dan demografi dipertimbangkan dalam menetapkan UMR untuk setiap daerah.
UMR (Upah Minimum Regional) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) berbeda karena keduanya merupakan standar upah minimum yang ditetapkan untuk wilayah yang berbeda dalam hierarki administratif di Indonesia.
1. Cakupan Wilayah
- UMR: Ditetapkan untuk tingkat provinsi atau kadang-kadang wilayah administratif yang lebih besar.
- UMK: Ditetapkan untuk tingkat kabupaten atau kota.
2. Penetapan dan Penyesuaian
- UMR: Penetapan dan penyesuaian UMR biasanya dilakukan oleh pemerintah provinsi berdasarkan pertimbangan kondisi ekonomi, inflasi, biaya hidup, dan produktivitas tenaga kerja di wilayah tersebut.
- UMK: Penetapan dan penyesuaian UMK dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang serupa dengan UMR, tetapi disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan wilayah yang lebih kecil.
Editor : Iskandar Nasution
Artikel Terkait
