Skandal Politik Terungkap! MK Kabulkan Gugatan, Pilkada Serang Harus Diulang

JAKARTA, iNewsPandeglang.id – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi membatalkan hasil Pilkada Kabupaten Serang 2024 dan memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Keputusan ini dibacakan dalam sidang perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 oleh Ketua MK, Suhartoyo, pada Senin (24/2/2025) di Gedung MK, Jakarta Pusat.

Ketua MK, Suhartoyo, menyatakan bahwa permohonan pemohon dikabulkan sebagian saat membacakan amar putusan.

Baca Juga

Langsung Tancap Gas! Prabowo Beri Arahan Tegas Usai Lantik 481 Kepala Daerah dan Wakilnya

Dalam putusannya, MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang untuk menggelar PSU di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam waktu maksimal 60 hari sejak putusan dibacakan.

Hakim memutuskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang wajib menggelar pemungutan suara ulang (PSU) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang 2024 di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Kabupaten Serang.

Keputusan ini berdampak langsung pada kemenangan Ratu Rachmatu Zakiyah, yang sebelumnya ditetapkan sebagai Bupati Serang.

Baca Juga

Resmi! 8 Kepala Daerah di Banten Dilantik 20 Februari di Istana Kepresidenan Jakarta, Siapa Saja?

Gugatan terhadap hasil Pilkada Serang diajukan oleh pasangan Andika Hazrumy dan Nanang Supriatna, yang menuding adanya intervensi pejabat negara dalam proses pemilihan. Dalam sidang, mereka mendalilkan bahwa Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, terlibat dalam memenangkan istrinya, Ratu Rachmatu Zakiyah.

Diketahui, Ratu Rachmatu Zakiyah merupakan istri Mendes Yandri Susanto. Menurut MK, dugaan ini cukup kuat dan berpotensi melanggar prinsip netralitas aparatur negara dalam pemilu. 

Oleh karena itu, hasil Pilkada dinyatakan batal dan PSU harus dilakukan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), serta Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang digunakan pada pemungutan suara 27 November 2024 lalu.

Editor : Iskandar Nasution