Gugatan Pilkada di 40 Daerah! MK Siap Bacakan Putusan, Bagaimana Nasib Kabupaten Serang Banten?

JAKARTA, iNewsPandeglang.id – Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan untuk 40 gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah pada Senin, 24 Februari 2025. Salah satu daerah yang menunggu putusan adalah Kabupaten Serang, Banten, yang masih menghadapi sengketa hasil Pilkada.

Sidang akan digelar di Ruang Sidang Gedung I MK dan dipimpin oleh Ketua MK, Suhartoyo, bersama delapan Hakim Konstitusi lainnya.

Baca Juga

Langsung Tancap Gas! Prabowo Beri Arahan Tegas Usai Lantik 481 Kepala Daerah dan Wakilnya

Menurut Kabiro Humas dan Protokol MK, Pan Mohammad Faiz, awalnya terdapat 310 gugatan PHPU yang diajukan. Namun, sebagian besar gugatan tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan.

"Pembacaan putusan akan digelar secara pleno di Ruang Sidang Gedung I MK," kata Faiz, Minggu (23/2/2025).

Ia menjelaskan bahwa dari 310 gugatan yang masuk, hanya 40 perkara yang berlanjut ke tahap pembuktian. "Putusan ini akan menentukan apakah hasil Pilkada tetap berlaku atau ada pemungutan suara ulang," tambahnya.

Baca Juga

Resmi! 8 Kepala Daerah di Banten Dilantik 20 Februari di Istana Kepresidenan Jakarta, Siapa Saja?

Adapun 40 gugatan yang diproses terdiri dari:

- 3 perkara Pemilihan Gubernur (Pilgub)
- 3 perkara Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot)
- 34 perkara Pemilihan Bupati (Pilbup), termasuk Kabupaten Serang

Untuk mempercepat proses, MK membagi persidangan dalam tiga panel hakim dengan rincian sebagai berikut:

Baca Juga

Masih Sengketa, 3 Pasang Kepala Daerah Terpilih di Banten Batal Dilantik Presiden Prabowo 6 Februari

1. Panel I dipimpin oleh Suhartoyo, didampingi Daniel Yusmic Foekh dan M. Guntur Hamzah, menangani 15 perkara.

2. Panel II dipimpin oleh Saldi Isra, bersama Ridwan Mansyur dan Arsul Sani, menangani 13 perkara.

3. Panel III dipimpin oleh Arief Hidayat, bersama Anwar Usman dan Enny Nurbaningsih, menangani 12 perkara.

Baca Juga

Kantor Bawaslu Cilegon Dikepung Massa, Warga Serukan Tindak Tegas Dugaan Politik Uang di Pilkada

Sebagai informasi tambahan, di Kabupaten Serang, sengketa Pilkada membuat Ratu Rachmatu Zakiyah batal dilantik sebagai Bupati Serang pada 20 Februari 2025. Dari delapan kepala daerah terpilih di Banten, ia menjadi satu-satunya yang belum resmi menjabat.

Gugatan terhadap hasil Pilkada diajukan oleh pasangan Andika Hazrumy dan Nanang Supriatna. MK mengabulkan gugatan dalam putusan dismissal pada 4-5 Februari 2025, sehingga kasus berlanjut ke tahap pembuktian pada 17 Februari. Kini, nasib Ratu Rachmatu Zakiyah bergantung pada putusan akhir MK pada 24 Februari 2025.

Ratu Rachmatu Zakiyah adalah istri dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto. Sebelum mencalonkan diri, ia merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Agama Kabupaten Serang, tetapi mengundurkan diri pada September 2024.

Baca Juga

Ribuan Warga Cilegon Demo di Bawaslu! Protes Dugaan Politik Uang di Pilkada 2024

Jika gugatan dikabulkan, bisa saja terjadi pemungutan suara ulang atau perubahan hasil Pilkada. Namun, jika ditolak, maka hasil yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan tetap berlaku, dan Ratu Rachmatu Zakiyah bisa segera dilantik sebagai Bupati Serang.

Keputusan MK akan menjadi penentu nasib Ratu Rachmatu Zakiyah dan stabilitas politik di Kabupaten Serang. Masyarakat tentu menunggu hasilnya dengan penuh harapan.

Editor : Iskandar Nasution