Ketika Kepala Daerah PDIP Harus Memilih: Instruksi Partai atau Retreat Pemerintah?

Baca Juga

Hasto Ditahan KPK, Megawati Langsung Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retreat!

"PDIP harus berhati-hati. Jangan sampai publik menganggap ini sebagai bentuk perlawanan terhadap negara," ujar Hendri.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu menjelaskan apakah retreat ini bersifat wajib atau hanya sebatas undangan.

"Kalau wajib, jelaskan konsekuensinya bagi yang absen. Kalau tidak wajib, tegaskan agar tidak menimbulkan kegaduhan," tambahnya.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyatakan bahwa kepala daerah yang tidak mengikuti retreat kali ini tetap wajib hadir di gelombang berikutnya.

"Ini kegiatan penting. Kepala daerah tetap harus mengikuti di kesempatan berikutnya," katanya.

Bima juga mengungkapkan bahwa dari 503 kepala daerah yang diundang, 53 orang tidak hadir, dan 47 di antaranya tidak memberikan alasan jelas.

Baca Juga

Terungkap! Hasto Kristiyanto Terjerat Dua Kasus, Suap dan Halangi Penyidikan

Di tengah kebingungan ini, sebanyak 57 kepala daerah PDIP sudah berada di Magelang. Namun, belum dipastikan apakah mereka akan mengikuti retreat atau hanya menunggu instruksi lebih lanjut.

Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, menegaskan bahwa kepala daerah PDIP tidak menolak ikut retreat, melainkan hanya menunda keikutsertaan.

"Prinsipnya kami bersedia, hanya menunda sesuai instruksi. Itu bukan berarti menolak," ujarnya.

Ia juga menyebut bahwa mereka menunggu arahan dari Gubernur Jakarta, Pramono Anung, yang ditugaskan berkomunikasi dengan pemerintah terkait keikutsertaan mereka.

"Kami masih menunggu kejelasan. Insya Allah, dalam satu atau dua hari ke depan, kami siap bergabung," ujarnya.

Momen ini menjadi ujian bagi kepala daerah PDIP: memilih antara loyalitas kepada partai atau menjalankan tugas pemerintahan sesuai arahan pusat. Sikap yang mereka ambil nantinya akan menjadi sinyal arah politik PDIP ke depan.

Editor : Iskandar Nasution