Daftar Lengkap Kepala Daerah PDIP yang Dilarang Megawati Ikut Retreat, Apakah Bupati Lebak Termasuk?

JAKARTA, iNewsPandeglang.id - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP agar menunda perjalanan ke Magelang yang dijadwalkan pada 21-28 Februari 2025.

Keputusan ini diambil setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. PDIP menilai kasus tersebut sebagai kriminalisasi politik. Karena itu, Megawati meminta seluruh kepala daerah tetap berada di wilayah masing-masing dan menunggu arahan lebih lanjut.

Baca Juga

Adian Napitupulu: Kritik Boleh, Tapi Harus Beretika! Suara PDIP di Rakyat Bersuara!

Apakah Bupati Lebak Termasuk? 

Bupati Lebak saat ini dijabat oleh Hasbi Asyidiki Jayabaya, yang merupakan adik kandung dari mantan Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya. Hasbi baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (20/2/2025) di Jakarta.

Berdasarkan informasi yang beredar, Hasbi sudah berada di Magelang untuk mengikuti retreat. Namun, setelah adanya instruksi dari Megawati, ia masih menunggu arahan lebih lanjut. Sementara itu, Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah, dijadwalkan mengikuti retreat pada 28 Februari 2025.

Baca Juga

Jalan Mulus Hasbi Menuju Lebak 1 Terjegal Tia Rahmania, Mungkinkah?

Berikut beberapa kepala daerah dari PDIP yang dilarang mengikuti retreat:

1. Pramono Anung (Gubernur Jakarta)
2. I Wayan Koster (Gubernur Bali)
3. Tri Adhianto (Wali Kota Bekasi)
4. Ade Kuswara Kunang (Bupati Bekasi)
5. Masinton Pasaribu (Bupati Tapanuli Tengah)
6. Sadewo Tri Latinono (Bupati Banyumas)
7. Andrei Angouw (Wali Kota Manado)
8. Ipuk Fiestiandi (Bupati Banyuwangi)
9. Eri Cahyadi (Wali Kota Surabaya)
10. Agus Setyawan (Bupati Temanggung)

Megawati menegaskan bahwa seluruh kebijakan partai harus mengikuti instruksi DPP PDIP sesuai dengan Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP. Megawati menegaskan bahwa seluruh kebijakan partai harus mengikuti instruksi DPP PDIP sesuai dengan Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP. Ia juga meminta kepala daerah tetap dalam komunikasi aktif dan siaga terhadap arahan partai.

Baca Juga

Tia Rahmania Versus Hasbi Jayabaya Memanas, Bagaimana Duduk Masalahnya?

Penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK diduga berkaitan dengan kasus suap dan upaya menghalangi penyidikan. Namun, PDIP menilai ada unsur politik dalam kasus ini. 

"Melihat perkembangan politik nasional pada Kamis, 20 Februari 2025, terutama terkait dugaan kriminalisasi hukum terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, oleh KPK," demikian isi surat instruksi Megawati.

Editor : Iskandar Nasution