Hasto Ditahan KPK, Megawati Langsung Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retreat!

JAKARTA, iNewsPandeglang.id – Penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK langsung memicu respons tegas dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Ia segera menginstruksikan seluruh kepala daerah dari PDIP untuk tidak mengikuti retreat yang diselenggarakan Kemendagri di Magelang pada 21-28 Februari 2025. 

Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 dan dikonfirmasi kebenarannya oleh Juru Bicara PDIP, Guntur Romli. "Betul (surat instruksi Megawati)," ujar Guntur saat dimintai konfirmasi pada Kamis (20/2/2025).

Baca Juga

Resmi Ditahan KPK, Hasto Kristiyanto Berompi Oranye, Kepalkan Tangan!

Dalam surat itu, Megawati meminta kepala daerah PDIP yang sudah bersiap atau bahkan dalam perjalanan menuju Magelang agar segera menghentikan perjalanan mereka.

"Seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan diminta untuk menunda keberangkatan mereka ke Magelang dalam rangka retreat pada 21-28 Februari 2025," tulis isi surat tersebut.

Bagi mereka yang sudah dalam perjalanan, diminta untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum. Selain itu, para kepala daerah diminta tetap siaga dan bisa dihubungi kapan saja.

Baca Juga

Terungkap! Hasto Kristiyanto Terjerat Dua Kasus, Suap dan Halangi Penyidikan

"Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call," bunyi poin kedua instruksi tersebut.

Instruksi ini muncul setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam suratnya, Megawati menyinggung bahwa keputusan ini diambil karena adanya dinamika politik yang berkembang.

"Melihat perkembangan politik nasional pada Kamis, 20 Februari 2025, terutama terkait dugaan kriminalisasi hukum terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, oleh KPK," demikian tertulis dalam isi surat tersebut.

Baca Juga

Hasto Kristiyanto Jadi Tersangka? Chico: Ini Cara Ganggu PDIP!

Penahanan Hasto oleh KPK diduga berkaitan dengan kasus korupsi yang tengah diselidiki. Namun, pihak PDIP menganggap ada unsur politik dalam kasus ini.

Editor : Iskandar Nasution