Kesyahbandaran UPP III Labuan Tunggu Hasil Kajian KLH Terkait Tumpahan Batu Bara di Pulau Popole

PANDEGLANG, iNewsPandeglang.id - Warga desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, terlihat membantu membersihkan tumpahan batu bara di Pulau Popole. Namun, banyak yang bertanya mengenai langkah selanjutnya, mengingat pembersihan tersebut dilakukan tanpa petunjuk resmi.

Nopriani Antoni, Kepala Kesyahbandaran UPP III Labuan, menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu hasil kajian dari Gakkum (penegak hukum) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengenai dampak tumpahan batu bara tersebut. “Kami masih menunggu hasil kajian dari Gakkum KLH. Setelah itu, kami akan mengambil langkah selanjutnya,” kata Nopriani.

Baca Juga

Dihantam Cuaca Buruk! Kapal Tongkang Kandas, Ribuan Ton Batubara Tumpah ke Laut Pandeglang

Saat ini, pembersihan batu bara yang dilakukan oleh masyarakat setempat bersifat sementara. “Pembersihan yang dilakukan oleh warga hanya sementara, karena Gakkum KLH akan mengadakan kajian lebih lanjut. Rencananya, kajian itu akan dilakukan besok, 9 Januari,” tambah Nopriani.

Terkait penggunaan alat pelindung diri (APD) oleh warga yang membantu pembersihan, Nopriani menyatakan pihaknya tidak dapat memberikan pernyataan formal. “Kami tidak memiliki kewenangan untuk menjelaskan dampak-dampak lain yang mungkin timbul. Semua keputusan akan bergantung pada hasil kajian KLH,” ujarnya.

Beberapa warga yang terlibat dalam pembersihan batu bara, seperti Lili, mengaku tidak mengetahui adanya risiko yang mungkin ditimbulkan. “Kami hanya bekerja dan tidak berpikir tentang dampaknya,” ujar Lili, warga Karangsari, Desa Cigondang.

Lili juga mengungkapkan bahwa mereka hanya diberikan sarung tangan saat pembersihan, tanpa sepatu bot, helm, atau rompi pelampung.

Selain itu, Lili mengeluhkan ketidakjelasan mengenai pembayaran kapal perahu yang digunakan untuk mengangkut warga ke lokasi pembersihan. “Kapal perahu saya sudah dua hari bolak-balik mengangkut warga, tapi belum ada kejelasan mengenai siapa yang akan membayar sewa kapal,” kata Lili.

Pihak Kesyahbandaran berharap adanya ketegasan dari pihak terkait agar warga dapat bekerja dengan aman dan nyaman, serta mendapatkan hak yang jelas. Pihak berwenang diharapkan segera mengeluarkan keputusan yang dapat memberikan kejelasan bagi semua pihak yang terlibat.

Editor : Iskandar Nasution