Bantu Ratusan Pelaku UMKM Kantongi Sertifikat Halal, Pemkot Cilegon Sediakan Anggaran Melalui APBD

CILEGON, iNewsPandeglang.id - Pemerintah Kota Cilegon telah berkomitmen untuk mendukung ratusan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam mendapatkan sertifikat halal dengan menyediakan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kebijakan Wajib Halal Oktober (WHO) 2024 yang akan diberlakukan oleh pemerintah.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Cilegon, Didin S. Maulana, menyatakan bahwa pihaknya telah mengadakan pelatihan sertifikasi halal bagi 389 pelaku UMKM. Dari jumlah tersebut, sebanyak 181 pelaku usaha berhasil meraih sertifikat halal, dengan 114 di antaranya mendapat fasilitasi gratis dari Pemkot Cilegon.

Baca Juga

Aksi Cepat! Dinsos Cilegon Siapkan 6.000 Porsi Makan untuk Warga Terdampak Kebakaran TPSA Bagendung

"Dari total 181 pelaku usaha yang memperoleh sertifikat halal, 114 di antaranya difasilitasi secara gratis, sementara 67 lainnya mengikuti program berbayar. Selain itu, masih ada 208 pelaku usaha yang sedang dalam proses untuk mendapatkan sertifikat halal," kata Didin.

Didin menjelaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal akan diberlakukan oleh pemerintah mulai 18 Oktober 2024 mendatang, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sebagai dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat, Pemkot Cilegon membiayai program sertifikasi halal melalui APBD. Didin berharap bahwa dengan adanya sertifikasi halal, usaha para pelaku UMKM akan semakin berkembang, dan mereka dapat memasarkan produknya dengan lebih luas.

Baca Juga

Pimpin Apel Pagi, Wali Kota Cilegon Apresiasi ASN dan Keberhasilan Program MBG

Pejabat Fungsional Pengembang Kewirausahaan Muda pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Cilegon, Teti Hartati, menjelaskan bahwa sertifikasi halal bagi UMKM merupakan amanat dari Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemkot Cilegon berkomitmen untuk terus memantau dan membina UMKM agar semakin maju.

"Terdapat dua jenis sertifikasi halal, yaitu gratis beresiko rendah dan reguler berbayar. Namun, biaya program berbayar ini ditanggung oleh pemerintah daerah," ujarnya.

Dengan langkah ini, diharapkan UMKM di Kota Cilegon dapat memenuhi persyaratan sertifikasi halal, sehingga dapat terus bersaing dan berkembang di pasar yang semakin kompetitif.

Editor : Iskandar Nasution