Dengar Adanya Jembatan Gantung Putus hingga Warga Jatuh ke Sungai, Ini Tanggapan PTPN VIII Kertajaya

LEBAK, iNewsPandeglang.id - Insiden putusnya jembatan gantung di Kampung Cigedang, Desa Leuwiipuh, Kecamatan Banjarsari, Lebak, Banten  yang menyebabkan sejumlah warga terjatuh ke sungai belakangan ini menjadi sorotan. Peristiwa yang menyita perhatian publik ini pun mengundang reaksi dari berbagai kalangan termasuk di antaranya manajemen PTPN VIII Kertajaya, perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah tersebut.

Ukhri Hatmoko, Manager PKS dan Luthmonster sebagai Manager Kebun di PTPN VIII Kertajaya menyampaikan keprihatinan yang mendalam dengan kejadian ini hingga ada sejumlah warga yang jatuh ke sungai tersebut.

Baca Juga

PUB Lebak Gelar Aksi Sasieur Sabenyeur untuk Bangun Jembatan Putus di Desa Terpencil

"PTPN VIII Kertajaya sangat prihatin atas peristiwa putusnya jembatan gantung yang menyebabkan sejumlah warga terjatuh ke sungai. Kami akan bekerja sama dengan pihak terkait untuk memberikan dukungan dan bantuan yang diperlukan dalam pemulihan dan perbaikan infrastruktur yang terdampak," ujar Ukhri Hatmoko  kepada iNewsPandeglang, Jumat (12/4/2024).

Petugas dari berbagai stakeholder memeriksa Jembatan Gantung yang tali slingnya putus di Banjarsari, Lebak, Banten. Foto iNews/Iskandar Nasution

Ukhri menyebut pihak PTPN serta komitmen mereka untuk mendesak pemerintah agar merealisasikan program yang telah dijanjikan. "Komitmen kami adalah untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat sekitar," tuturnya.

Baca Juga

Jembatan Gantung Ambruk, Warga di Banjarsari Lebak Nekat Sebrangi Arus Sungai

Lebih lanjut Ukhri mengatakan, jika harus proses pengajuan CSR ke PTPN membutuhkan waktu yang cukup lama karena melibatkan persetujuan dan anggaran dari Kantor Pusat. Namun, dengan adanya upaya ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memperbaiki situasi dan mencegah terjadinya insiden serupa di masa depan. 

"Jika akan diajukan CSR ke PTPN, silahkan pihak Pemerintah Desa Leuwi Ipuh agar mengajukan kembali, namun proses persetujuan CSR cukup lama dan menunggu persetujuan dan anggaran dari Kantor Pusat," katanya.

Editor : Iskandar Nasution