AS Veto Resolusi DK PBB Gencatan Senjata, Jutaan Nyawa Warga Sipil Gaza Terancam

NEW YORK, iNewsPandeglang.id - Keputusan menggunakan hak veto terhadap resolusi gencatan senjata DK PBB oleh Amerika Serikat (AS) di Gaza Jumat (8/12/2023) dapat mengancam  jutaan nyawa warga sipil Gaza, meningkatkan resiko eskalasi konflik dan dampak kemanusiaan yang serius .2,3 juta warga sipil Gaza terancam serangan brutal tentara Israel.

Penggunaan hak veto oleh Washington meredam tuntutan gencatan senjata yang semakin meningkat, mempengaruhi upaya yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan negara-negara Arab untuk mencapai kesepakatan segera.

Baca Juga

Hegemoni AS: Intervensi Global untuk Keamanan atau Kepentingan?

Pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB yang dipimpin oleh Guterres mencerminkan keprihatinan serius setelah pertempuran berkepanjangan, dengan lebih dari 17.487 korban tewas di Gaza, sebagian besar di antaranya adalah perempuan dan anak-anak. Situasi tersebut menunjukkan eskalasi krisis kemanusiaan yang mendalam.

Perwakilan Uni Emirat Arab menyatakan kekecewaan yang mencerminkan respons negatif terhadap situasi tersebut. "Uni Emirat Arab sangat kecewa," kata perwakilan UAE seperti dilansir dari Al Arabiya, Sabtu (9/12/2023).

Washington mempertahankan hak veto dan mengkritik pendukung resolusi, menyoroti kritik terhadap mereka yang dianggap tergesa-gesa dalam tuntutan untuk gencatan senjata.

Baca Juga

Joe Biden Mundur dari Pilpres AS, Sosok Kamala Harris Bakal Jadi Pengganti, Ini Profilnya

"Resolusi ini masih berisi panggilan untuk gencatan senjata tanpa syarat... itu akan membiarkan Hamas tetap berada di tempat, mampu mengulangi apa yang dilakukannya pada 7 Oktober," kata perwakilan AS di PBB, Robert Wood.

Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Washington memiliki hak veto yang memungkinkan mereka menghalangi setiap resolusi. Di sisi lain, Inggris, sebagai anggota, dapat memilih untuk abstain dalam pemungutan suara, menunjukkan sikap netral atau ketidakpartisan terhadap suatu keputusan.

Guterres menegaskan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh Hamas tidak dapat dibenarkan sebagai alasan untuk memberlakukan hukuman kolektif terhadap rakyat Palestina secara umum.

Baca Juga

3 Fakta Penembakan Donald Trump di Butler Pennsylvania, Nomor Terakhir Pelaku Ditembak Mati Sniper

Serangan Hamas yang belum pernah terjadi sebelumnya di selatan Israel pada 7 Oktober memicu serangkaian respons militer dari Israel, termasuk serangan udara, bombardir Gaza, dan pengiriman tank serta pasukan darat ke wilayah tersebut. Situasi ini menciptakan ketegangan yang terus berlanjut.

Menurut Israel, serangan yang dipicu oleh serangan Hamas telah menyebabkan kematian sekitar 1.200 orang. 

Guterres menggunakan Pasal 99 Piagam PBB, yang jarang digunakan, untuk membawa perhatian Dewan Keamanan terhadap masalah yang menurut pendapatnya dapat mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Langkah ini mencerminkan upaya kerasnya untuk menangani situasi yang memerlukan perhatian segera. Tidak ada yang melakukan hal ini dalam beberapa dekade.

Baca Juga

Donald Trump Ditembak saat Kampanye Pilpres AS di Pennsylvania, Begini Kondisinya

Guterres telah berupaya mencari gencatan senjata kemanusiaan untuk mencegah bencana dengan konsekuensi yang mungkin tidak dapat diubah bagi Palestina dan seluruh Timur Tengah. 

Beberapa upaya sebelumnya untuk mengesahkan resolusi yang menyerukan gencatan senjata telah dihalangi, menciptakan tantangan dalam mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri pertempuran dan melindungi warga sipil.

Area luas di Gaza mengalami pengosongan, dengan sekitar 80 persen populasi yang mengungsi. Keadaan ini menimbulkan kekurangan makanan, bahan bakar, air, obat-obatan, dan meningkatkan ancaman penyakit, menciptakan krisis kemanusiaan yang mendalam di wilayah tersebut.

Baca Juga

Keselip Lidah, Joe Biden Sebut Zelensky sebagai Putin di KTT NATO

"Hukum kemanusiaan internasional mencakup kewajiban untuk melindungi warga sipil," kata Guterres.

Editor : Iskandar Nasution