Eks Ketua DPRD Pandeglang Dukung Moeldoko karena Tidak Merampok Partai, tapi..

PANDEGLANG, iNewsPandeglang.Id - Isu pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat dari Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko akhir-akhir ini masih membetot perhatian publik. Hal tersebut mendapat dukungan salah satunya dari Mantan Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang Roni Bahroni.

Keputusan Roni tersebut bukan tanpa alasan yang jelas, menurutnya, Moeldoko saat ini sedang  melakukan upaya pengajuan peninjauan kembali pengambilalihan Partai Demokrat kepada Mahkamah Agung.

Baca Juga

Duet Anies-Cak Imin Bikin Partai Demokrat Ngambek

Berdasarkan keterangan resmi yang diterima iNewsPandeglang.id, tokoh yang dikenal pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Pandeglang pada periode 2009-2014 lalu juga Ketua DPC Partai Demokrat Pandeglang periode 2006-2011 itu menyebut bahwa aksi yang dilakukan Moeldoko  adalah bukan merampok partai berlambang Mercy itu.

"Kami mendukung  Moeldoko untuk mengambil alih Partai Demokrat. Sebab, hal itu  bukan merampok Partai Demokrat, namun karena dilamar oleh kader untuk memimpin Partai Demokrat," ujarnya kepada awak media baru-baru ini.

Roni mengatakan, berkas PK yang diajukan oleh Moeldoko adalah upaya hukum terakhir yang sudah dilakukan sejak dua tahun lalu tepatnya 2021. Moeldoko menurutnya  lebih layak memimpin Partai Demokat. 

Baca Juga

Anies Duet dengan Cak Imin di Pilpres 2024, Bagaimana Langkah Demokrat Selanjutnya?

Sebab, kata dia sejatinya  Susilo Bambang Yudhoyono yang diduga telah mencaplok Partai Demokrat dengan cara menyingkirkan Anas Urbaningrum melalui perintah untuk nempersangkakan melalui kaki tangannya di KPK. 

"Sejatinya SBY lah yang numpang dan  ingin mencopet Partai Demokrat dengan cara mengotak-atik AD ART PD, dan menempatkan dirinya dan VR (Ventje Rumangkang) selaku pendiri dan menghilangkan nama 98 pendiri lainnya," kata Roni.

Dia menyebut, hal itu  sudah dimasukkan di dalam AD ART mereka. Karena itu, AD ART Partai Demokrat  2020 dibuat di luar arena Kongres. Maka, isinya juga menjadi amburadul. KLB (Kongres Luar Biasa) merupakan gerakan kontitusional untuk mengembalikan marwah Partai Demokrat menjadi partai milik rakyat dan bukan partai milik keluarga Cikeas. 

Baca Juga

Kenakan Atribut Partai Lain di Sidang Paripurna, DPC Demokrat Cilegon Desak Anggotanya di PAW

Partai Demokrat telah didirikan pada  2001 dan SBY baru juga  bergabung 2003.
"So, mana bisa dia mengklaim dirinya sebagai pendiri Partai Demokrat," cetusnya.

Hingga berita ini tayang, pihak Partai Demokrat kubu AHY belum bisa dikonfirmasi  tim redaksi.

Editor : Iskandar Nasution