Geruduk Kantor DPRD, Kumala Tuding 22 Tahun Banten Gini-gini Aja!

SERANG, iNewsPandeglang.id - Mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Lebak (KUMALA) melakukan aksi protes menggeruduk Kantor DPRD Provinsi Banten. Aksi mereka bertepatan dengan usia Provinsi Banten 22 tahun yaitu jatuh pada hari ini 04 Oktober 2022.

Para demonstran yang berjumlah tidak kurang dari 100 orang ini menilai kondisi Banten di usia 22 tahun ini yang tentunya sudah dewasa, dalam artian dewasa dalam pembangunan baik infrastruktur, pendidikan, SDM, ekonomi dan lain-lain. Namun menurut mereka gini-gini saja.

Baca Juga

Ketua APDESI Pandeglang Tanggapi Desakan Massa Agar Bupati Irna Diperiksa KPK

Tidak hanya itu, beberapa orang masuk ke dalam paripurna untuk melakukan protes dengan cara menaburkan kertas rillis yang berisi gambaran umum kondisi Banten saat ini sebagai bentuk kekecewaan para mahasiswa.

Aditya Ramadhan selaku Korlap Aksi mengatakan harapannya pisah dengan Jawa Barat adalah untuk mensejahterakan masyarakat Banten terutama daerah pelosok yang kurang tersentuh perhatian pemerintah, akan tetapi faktanya selama 22 tahun Banten berdiri menjadi provinsi yang masih banyak masyarakat sengsara.

"Ada beberapa hal yang kami soroti di sini seperti reformasi birokrasi, pendidikan, pengangguran, lingkungan dan lain-lain," ujarnya seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Redaksi iNewsPandeglang.id.

Baca Juga

Selain Persoalan Nasib Guru Honorer, Ini yang Dituntut dalam Demo Mahasiswa Lebak hingga Ricuh

Birokrasi merupakan hulu dari pelayanan publik, carut marutnya birokrasi maka akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Bisa kita lihat hari ini kasus yang sedang berkembang yaitu kredit macet yang melibatkan antara Bank Banten dengan PT HNM perihal pemberian atau fasilitas kredit investasi senilai Rp186 miliar yang sudah jelas sangat merugikan negara," katanya.

Selain itu kata dia, Bank Banten juga tersangkut kasus penggelapan uang atau TPPU terhadap Koperasi Jasa Sejahtera Baru (KJSB) Bank Banten. Ini merupakan bukti dari carut marutnya birokrasi yang ada di Banten dan bentuk kegagalan pengawasan pemerintah. Di dalam Bank Banten ini tersimpan uang rakyat Banten yang selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan, maka harus berkordinasi dan diawasi dengan ketat.

Baca Juga

Demo di Kantor Bupati Ricuh, Mahasiswa Lebak Bakar Karangan Bunga dan Saling Dorong dengan Polisi

"Selain Bank Banten kemarin kita ketahui bersama mengenai kasus mutasi 4 PNS yang dilakukan oleh PJ Sekda Banten secara sembunyi-sembunyi yang sudah jelas melanggar aturan dan tidak mengindahkan asas keterbukaan informasi," kata dia tegas.

Kumala demo DPRD Banten bertepatan dengan usia Banten 22 tahun

Lebih lanjut ia mengatakan meskipun SK sudah dibatalkan, harapannya proses hukum tetap berjalan dikarenakan ini merupakan sebuah bentuk gratifikasi yang dilakukan oleh PJ Sekda Banten, jangan sampai KKN bisa bebas hidup di Banten. Jabatan strategis bukan digunakan untuk mengurusi kepentingan rakyat justeru digunakan untuk memperkaya diri dengan cara jual beli jabatan.

Baca Juga

HUT Kabupaten Lebak ke-194 Diwarnai Aksi Protes KUMALA hingga Sempat Ricuh

Banten juga masuk ke dalam indeks provinsi paling tidak bahagia di Indonesia karena banyak nya polemik yang ada dan tak kunjung usai.

Selain dari pada reformasi birokrasi pengangguran masih menjadi masalah serius di Banten, seiring dengan tingginya jumlah TPT yang ada di Banten mencapai 9,01 persen atau 563,40 ribu orang.

Tingginya angka pengangguran berjalan seimbang seiring banyaknya mafia atau oknum calo di lapangan pekerjaan.

Baca Juga

Demo Tolak Harga BBM Naik Kian Memanas, Mahasiswa Bakar Ban Bekas Dekat Istana Bogor

Aditya Ramadhan kembali mengatakan, bayangkan saja Banten sebagai salah satu daerah industri terbesar di Indonesia, tetapi masyarakat Banten masih banyak yang nganggur. Bagaimana tidak, untuk masuk menjadi buruh pabrik saja diperlukan uang dengan jumlah yang tidak sedikit bahkan ada yang sampai Rp20 juta bahkan lebih.

Masyarakat ini kan kerja mau cari duit, bukan buang duit. Selain itu, faktor lingkungan menjadi yang tak kalah penting untuk dibahas, seiring dengan besarnya ekploitasi alam yang terjadi.

"Contoh saja di Kabupaten Lebak banyak eksploitasi alamnya, banyak pertambangan ilegal yang hingga kini masih bebas liar beroperasi tanpa memikirkan dampak lingkungan, oleh karenanya pernah terjadi banjir bandang di Kabupaten Lebak. Kalau sudah seperti itu kan yang menanggung akibat dan menderitanya masyarakat," ungkap Aditya.

Selain itu menurut pendapatnya, Banten juga merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, bagaimana tidak tinggi kemiskinan mau kerja aja banyak calo harus membayar sekian juta rupiah.

"Fasilitas Kesehatan pun tak kalah pentingnya untuk dibahas, karena kita masih sering melihat fenomena ibu yang melahirkan harus menggunakan tandu terlebih dahulu karena minimnya infrastruktur dan fasilitas kesehatan yang tidak memadai. Begitupun dengan segudang polemik yang terjadi seperti pendidikan, SDM, dan yang lainnya yang hari ini tak kunjung selesai," jelasnya.

Oleh karenanya momentum HUT ke-22 Provinsi Banten ini menjadi ajang untuk mengingatkan dan mengkritisi pemerintah bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Editor : Iskandar Nasution