Ribuan Honorer di Pandeglang Diusulkan Jadi P3K dan CPNS, Bupati Akan Perjuangkan?

PANDEGLANG, iNewsPandeglang.id – Kebijakan Pemerintah pusat terkait penghapusan tenaga honorer disikapi serius oleh  Pemkab Pandeglang. Hal itu terbukti  sampai akhir September 2022 sedang melakukan pemetaan dan pendataan pegawai sebanyak 8.000 orang.

Baca Juga

Warga Pandeglang Wajib Tahu DIDINGKLIK, Platform Digital Pemkab untuk Layani Warga

Ribuan tenaga honorer tersebut  bertujuan ntuk dinaikan statusnya menjadi PPPK dan CPNS yang akan diusulkan kepada pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pandeglang, Hj.Masitoh,SH,MH kepada media, Senin (19/09/2022).                    

Baca Juga

Tegas, Bupati Dewi Instruksikan Pejabat dan Pegawai Pemkab Pandeglang Tunjukkan Kinerja Terbaik

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pandeglang, Hj.Masitoh,SH,MH

Menurut Hj.Masitoh, pendataan pegawai tersebut untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara (Permenpan RB). Nomor 511 tahun 2022 tertanggal 22 Juli 2022, dimana para Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini adalah Bupati Pandeglang diminta untuk melakukan pendataan pegawai tersebut.      

Baca Juga

Gaji PPPK Pandeglang 2024 Resmi Disalurkan Lewat Bank Banten

"Bahwa PP 49 tahun 2018 mendorong setiap pemerintah daerah melakukan pendataan pegawai dilingkungan intansi masing-masing," katanya.

Baca Juga

Bupati Dewi Setiani Tegaskan Warga Pandeglang Harus Siap Hadapi Bencana

"Diantaranya Non ASN yaitu tenaga honorer belum masuk Kategori 2 dan tenaga honorer masuk kategori 2 atau honorer yang pernah ikut tes tapi tidak lulus. Mereka akan didata ulang kembali untuk diusulkan dalam P3K dan CPNS," sambungnya.        

Dikatakannya, dari data yang sedang diinput oleh operator di BKPSDM Pandeglang sebanyak 7.000 ribu orang lebih Non K2 yang belum masuk data base dan sebanyak 1.000 orang adalah K2 yang sedang dalam proses input masih ada kendala gangguan server.

Baca Juga

Hadiri Rakor KPK, Bupati Dewi Setiani Janji Bangun Pemerintahan Bebas Korupsi

"Langkah selanjutnya nanti akan melakukan rapat koordinasi dengan ibu bupati, dan saat ini kita lagi fokus pada pendataan pegawai disemua intansi hingga akhir September 2022 ini," katanya,

Bahwa, untuk PPPK diangkat dan digaji oleh pemerintah pusat melalui APBN dan memiliki perlakuan yang sama dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) baik gaji maupun tunjangan lainnya, tetapi tidak memiliki gaji pensiun.

Editor: Iskandar Nasution