"Yang jadi WUP itu tetap potensi yang ada, tapi nanti dikembalikan ke tata ruang wilayah masing-masing kabupaten/kota, itu terkait dengan ITR dan PKKPR-nya (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang). Karena PKKPR itu jadi kunci untuk dikeluarkan izin tambang," ujarnya.
Di sisi lain, Taman Nasional Ujung Kulon merupakan kawasan konservasi yang telah memperoleh perlindungan sejak 1921. Status tersebut kemudian diperkuat melalui keputusan Menteri Kehutanan pada 2014.
Luas TNUK mencapai 105.694,46 hektare, terdiri atas sekitar 61.357,46 hektare daratan dan 44.337 hektare perairan di Kabupaten Pandeglang.
Penetapan perairan sekitar Ujung Kulon dalam peta WUP pun menjadi perhatian, terutama terkait kesesuaian tata ruang dan perlindungan kawasan konservasi.
Editor : Iskandar Nasution
Artikel Terkait
