PANDEGLANG, iNewsPandeglang.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang mengungkapkan bahwa terdapat empat aparatur sipil negara (ASN) dan satu kepala desa yang terjerat dalam kasus pelanggaran netralitas dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Hal ini terungkap dalam acara launching pemetaan kerawanan pemilihan serentak di salah satu hotel di Pandeglang.
Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Febri Setiadi, menyatakan bahwa kabupaten ini saat ini merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan nomor satu di Provinsi Banten. Dalam laporannya, Bawaslu mencatat lima pelanggaran netralitas ASN yang terjadi hingga tahap pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati. “Kondisi ini mengindikasikan tingginya kasus pelanggaran yang terjadi di daerah kami,” tegas Febri pada Kamis (19/9/2024).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa semua kasus pelanggaran yang ditangani Bawaslu telah diproses ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Febri juga menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh ASN untuk memastikan pelaksanaan pilkada berjalan secara adil dan demokratis.
Sementara itu, Bupati Pandeglang, Irna Narulita, menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada ASN yang tidak netral dalam Pilkada 2024. Irna mengungkapkan bahwa selama delapan tahun kepemimpinannya, sudah ada 20 ASN yang dihukum akibat melanggar netralitas. “Kami minta kepada seluruh ASN untuk menjunjung tinggi netralitas agar pemilihan tahun ini dapat menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat,” ujarnya.
Dengan tingginya angka pelanggaran netralitas yang terungkap, Bawaslu dan pemerintah daerah berkomitmen untuk menjaga integritas pemilihan agar berlangsung adil dan demokratis.
Editor : Iskandar Nasution
Artikel Terkait
