BPK Temukan Perjalanan Dinas Fiktif di DPRD Pandeglang, Sekretariat Diminta Kembalikan 500 Juta
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Banten menemukan indikasi perjalanan dinas fiktif dan biaya akomodasi kunjungan kerja tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya