Revisi Tatib DPR: Kapolri, Panglima TNI hingga Hakim MK Bisa Dicopot!

JAKARTA, iNewsPandeglang.id - Badan Legislasi (Baleg) DPR baru saja menyetujui revisi peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR. Salah satu perubahan penting adalah DPR kini bisa mengevaluasi pejabat negara yang telah melalui uji kelayakan atau fit and proper test.

Ketua Baleg DPR, Bob Hasan, mengatakan bahwa pejabat yang bisa dievaluasi adalah mereka yang sudah melalui uji kelayakan dan ditetapkan dalam rapat paripurna, seperti Kapolri, Panglima TNI, pimpinan KPK, dan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA).

Baca Juga

Judi Online Marak, DPR: Jangan Hanya Sikat Gunawan Sadbor, Cari Pengendali Besarnya!

"Pejabat yang sudah diproses melalui fit and proper test oleh DPR bisa dievaluasi secara berkala," kata Bob, yang dikutip pada Rabu (5/2/2025).

Evaluasi ini akan dilakukan oleh komisi terkait yang sebelumnya menguji kelayakan pejabat tersebut. Hasil evaluasi akan berbentuk rekomendasi kepada pimpinan DPR dan diteruskan ke instansi yang berwenang. Jika hasil evaluasi menunjukkan adanya masalah, pejabat tersebut bisa diberhentikan.

Menurut Bob, revisi ini bertujuan untuk memastikan pejabat yang terpilih melalui DPR benar-benar memenuhi syarat dan tidak terlibat masalah hukum. "Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk menjaga keberlanjutan pejabat yang terpilih dan menghindari masalah hukum," tambah Bob.

Baca Juga

Tia Rahmania Dicopot dari DPR, PDIP Ungkap Alasan di Balik Pergantian Caleg

Sebelumnya, Ketua Badan Keahlian DPR, Inosentius Samsul, mengungkapkan bahwa revisi ini berawal dari pengalaman buruk yang melibatkan beberapa pejabat negara yang sebelumnya lolos uji kelayakan di DPR namun kemudian terjerat masalah hukum.

"Beberapa pejabat yang sudah dipilih ternyata terlibat kasus hukum, dan ini mengganggu kehormatan DPR. Oleh karena itu, evaluasi pejabat perlu dilakukan untuk menjaga marwah DPR," jelas Inosentius.

Usulan revisi ini juga mengubah Pasal 228A ayat (1) dalam Tata Tertib DPR, yang memberi ruang bagi DPR untuk melakukan evaluasi terhadap pejabat yang sudah dipilih dalam rapat paripurna. Hasil evaluasi ini bersifat mengikat dan harus ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Editor : Iskandar Nasution