Punya Kartu Kredit Pemerintah, Menko Luhut: Percepat Pembayaran ke UMKM

JAKARTA, iNewsPandeglang.id – Pemerintah secara resmi meluncurkan alat pembayaran berupa kartu kredit pemerintah domestik (KKP Domestik) dan QRIS antar negara pada Senin (29/8/2022).

Baca Juga

Talkshow Cilegon Expo 2024 Dorong UMKM Adaptif dan Inovatif di Era Digital

KKP Domestik tersebut merupakan bagian dari belanja pemerintah.

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pengembangan KKP domestik adalah bentuk implementasi impres nomer 2 tahun 2022 terkait penggunaan transaksi non tunai untuk belanja barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah.

Baca Juga

Dinkop-UKM Sebut Kehadiran UMKM Pulomerak Meriahkan MTQ Kota Cilegon Promosikan Budaya Lokal

"KKP domestik menjadi penting untuk segera diimplementasikan dalam rangka transparansi sertae meberi kemudahan dalam belanja barang dan jasa pemerintah," kata Luhut dalam sambutan peluncuran kartu kredit pemerintah domestik yang di pantau secara virtual," ujarnya pada Senin (29/8/2022).

Baca Juga

Bantu UMKM Bangkit, Vivi Jayabaya Bagikan 5 Gerobak Perindo di Lebak

Selain itu, Luhut menyebut bahwa peluncuran ini nantinya terkait dengan transaksi akan menjadi milik Bank Indonesia.

Serta biaya transaksi pun kembali ke negeri kita.

Baca Juga

Bacaleg DPR RI Banten 1 Vivi Sumantri Jayabaya Beri 5 Gerobak Perindo ke Pelaku UMKM Lebak

Lebih lanjut, penerapan KKP domestik juga merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam pertumbuhan usahanya.

Baca Juga

Plh Sekda Provinsi Banten : Butuh Komitmen Kuat Untuk Bangkitkan UMKM

"Melalui KKP domestik ini diharapkan akan membantu percepatan pembayaran ke UMKM," katanya.

Oleh sebab itu, Luhut meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kembali mengingatkan kepala daerah untuk melaksanakan pembayaran melalui KKP domestik ini.

"Untuk itu seluruh kementerian lembaga dan BUMN diharapkan segera dapat menggunakan KKP domestik di instansi masing-masing.Selanjutnya KKP domestik ini kiranya dapa diadopsi dan diimplementasikan juga oleh pemerintah daerah," pungkasnya.

Editor : Iskandar Nasution