Diduga Jadi Korban TPKS, DPR Minta Perlindungan Istri Sambo Jangan Sampai Terabaikan

JAKARTA, iNewsPandeglang – Istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi dikabarkan mengalami syok berat pasca-peristiwa terbunuhnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir Yosua oleh Bharada Richard Eliezer atau Bharada E, di rumah dinas Ferdy Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan, pada Jumat 8 Juli 2022 lalu.

Baca Juga

Judi Online Marak, DPR: Jangan Hanya Sikat Gunawan Sadbor, Cari Pengendali Besarnya!

Oleh karena itu, Anggota Komisi VIII DPR RI, MF Nurhuda Yusro meminta sejumlah pihak jangan sampai mengabaikan proses pemulihan istri Ferdy Sambo sebagai korban terduga tindak pidana kekerasan seksual (TPKS).

"Karena itu, kami perlu mengingatkan kepada semua pihak agar tetap memperhatikan adanya kerentanan berbasis gender yang dihadapi oleh perempuan korban," kata Nurhuda di Jakarta, seperti dilansir dari Antara, Kamis (4/8/2022).

Baca Juga

Tia Rahmania Dicopot dari DPR, PDIP Ungkap Alasan di Balik Pergantian Caleg

Dia mengingatkan, Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) memandatkan negara harus memastikan pemenuhan hak-hak perempuan pelapor/korban kekerasan seksual khususnya dalam aspek pelindungan dan pemulihan.

Baca Juga

Tia Rahmania Dipecat PDIP, Bonnie Triyana Resmi Gantikan di DPR, Ini Alasan dan Hasil Suaranya!

Menurut dia, pemberitaan terkait penembakan Brigadir J justru mengabaikan aspek perlindungan kerentanan terhadap korban kekerasan seksual yang diduga dialami istri Ferdy Sambo.

"Pemberitaan media massa atas kasus kekerasan seksual ini begitu gencar, sehingga publik seringkali lupa bahwa ada kerentanan korban kekerasan seksual, dalam hal ini adalah istri Irjen Ferdy Sambo yang seringkali terabaikan," ujarnya.

Baca Juga

Daftar Perolehan Suara Parpol Pileg 2024 yang Ditetapkan KPU, PDIP Kuasai DPR dengan Kursi Terbanyak

Nurhuda berharap, terkait insiden penembakan Brigadir J, semua pihak menahan diri untuk tidak menyebarkan spekulasi berita yang berpotensi mengganggu jalannya proses penyidikan dan pengusutan kasus dugaan kekerasan seksual.

Baca Juga

Resmi! Komisi II DPR Setujui Draf Revisi PKPU Pilkada, Akomodasi Putusan MK

Menurut dia, masyarakat perlu memberikan kepercayaan kepada Kepolisian dan Komnas HAM untuk mengusut tuntas kasus dugaan kekerasan seksual tersebut.

"Itu agar 'benang kusut' penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual tetap berjalan. Dan di sisi lain, proses pelindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual juga bisa terlaksana dengan baik," pungkasnya.

Editor : Iskandar Nasution