Serikat Tembakau RI Tolak Intervensi Asing dalam Pembuatan Kebijakan

JAKARTA, iNewsPandeglang.id – Seluruh elemen ekosistem pertembakauan, mulai dari hulu hingga hilir, didukung oleh kepala daerah dan perwakilan legislatif sepakat menolak intervensi asing dalam pembuatan kebijakan.

Mereka juga sekaligus menolak opsi rencana kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) tinggi dan tidak terprediksi.

"Inilah momentum kita menyatukan komitmen untuk memperjuangkan eksistensi dan keberlangsungan ekosistem pertembakauan yang menjadi tulang punggung bagi 24 juta orang dan menegaskan kedaulatan Indonesia,” ujar Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo dalam keterangan tertulis, Rabu (20/7/2022).

“Kami berharap karena sumbangsih yang nyata, kebijakan dan regulasi yang diberikan kepada ekosistemnya juga berimbang serta berkeadilan," tambahnya.

Pernyataan sikap seluruh ekosistem pertembakauan ini dituangkan dalam dokumen sah yang disaksikan oleh perwakilan kepala daerah dan perwakilan legislatif.

Dokumen tersebut akan diteruskan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai permohonan dan wujud nyata aspirasi elemen ekosistem pertembakauan yang selama ini ditekan.

Adapun mereka menyebut kalau minim ruang bertumbuh hingga menjadi sasaran kampanye hitam kelompok- kelompok tidak bertanggung jawab yang anti-tembakau.

Perwakilan petani, pekerja, pabrikan, retail, konsumen dan akademisi menyampaikan suara penolakan mereka terhadap agresifnya tekanan yang ditujukan kepada komoditas tembakau dan ekosistem pertembakauan.

Ketua Umum APTI Soeseno berharap melalui tembusan surat resmi pernyataan sikap ini, Presiden Jokowi berkenan memberikan perlindungan dan berpihak pada perjuangan para petani tembakau yang sedang bertahan hidup.

Menurut dia, sebagai elemen ekosistem pertembakauan di sisi paling hulu, petani yang selalu menjadi korban paling akhir dari berbagai kebijakan yang tidak adil dan berimbang.

"Petani yang paling terbatas aksesnya terhadap upaya perlawanan kampanye dan intervensi asing. Di sini kami secara tegas menolak peraturan dan kebijakan yang tidak adil terhadap ekosistem pertembakauan dan kenaikan CHT tinggi yang tidak terprediksi,” bebernya.

Sementara, perwakilan Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau , Makanan dan Minuman (FSP RTMM) juga secara tegas menyampaikan bahwa para pekerja tidak kenal lelah memperjuangkan sektor yang menjadi tumpuan mata pencaharian bagia 6 juta tenaga kerja ini.

“Situasi ini mengkhawatirkan bagi para seluruh pekerja sektor pertembakauan. Mata pencaharian kami terancam, dapur kami terancam tidak bisa mengepul. PHK terus membayangi, apalagi dengan rencana revisi peraturan pengendalian yang tidak ada ujung pangkalnya disertai kenaikan cukai tinggi yang terus saja datang," papar Sudarto, Ketua FSP RTMM SPSI.

Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wahyudi, berharap pemerintah memasukkan industri hasil tembakau (IHT) ke sektor yang dibiayai program pemulihan ekonomi nasional.

“Alih-alih mendapat insentif, tarif cukai hasil tembakau kembali dinaikkan. Begitu juga untuk tahun depan, industri harap-harap cemas. Industri kian tercekik karena produksi terus menurun,” harapnya.

Penandatangan pernyataan sikap ekosistem pertembakauan ini mendapat dukungan dari perwakilan wakil rakyat di Senayan diantaranya Yahya Zaini, anggota DPR RI Fraksi Golkar dan Luluk Hamidah, anggota DPR RI Fraksi PKB).

Keduanya berjanji konsisten mengawal peraturan dan perundangan bagi ekosistem pertembakauan yang lebih adil, berimbang dan bercita rasa nusantara.

Editor : Iskandar Nasution