“Satgas ini merupakan hasil kesepakatan lintas kementerian yang dipimpin langsung oleh Kemenko Polhukam,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan, Selasa (6/5/2025).
Ia menegaskan bahwa kepastian hukum dan stabilitas sosial adalah syarat mutlak untuk menciptakan ruang usaha yang sehat. Budi juga menyampaikan pesan tegas dari Presiden Prabowo: negara tidak akan kompromi terhadap segala bentuk ancaman ketertiban umum.
Prasetyo Hadi menjelaskan, meskipun pembinaan tetap menjadi pendekatan utama, pemerintah tidak segan mengambil tindakan hukum jika ditemukan unsur pidana.
"Kalau pelanggaran hukum terjadi, tentu ada konsekuensinya. Proses penegakan hukum bisa langsung dilakukan, tanpa menunggu efektifnya kerja Satgas," jelasnya.
Langkah ini disebut penting untuk mencegah aksi-aksi kriminal yang berselubung kegiatan sosial atau keormasan, terutama di daerah-daerah yang rawan.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya menciptakan ruang aman bagi pelaku usaha. Karena itu, gangguan dari oknum preman atau ormas yang meminta 'jatah keamanan' atau melakukan intimidasi terhadap investor tidak boleh lagi ditoleransi.
“Negara harus hadir memberikan perlindungan. Tidak hanya kepada rakyat, tapi juga kepada pelaku usaha agar roda ekonomi terus berjalan,” tegas Prasetyo.
Editor : Iskandar Nasution
Artikel Terkait
