PANDEGLANG, iNewsPandeglang.id - Kabupaten Pandeglang dan Lebak, Banten sering menjadi sorotan karena kondisi jalan rusak parah. Banyak warga mengeluh, terutama saat musim hujan karena jalan berlubang semakin membahayakan.
Kritikan terhadap pemerintah daerah pun semakin kencang. Tapi, apa sebenarnya penyebab utama keterlambatan pembangunan infrastruktur di dua daerah ini?
Salah satu alasan yang sering disebut pemerintah daerah adalah keterbatasan anggaran. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pandeglang, misalnya, masih sangat rendah. Hingga Oktober 2024, realisasi PAD baru mencapai Rp172,7 miliar, atau sekitar 49% dari target. Kabupaten Lebak juga menghadapi kendala serupa.
Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi, menegaskan bahwa keterbatasan anggaran memang menjadi tantangan utama dalam pembangunan infrastruktur.
"Kami menyadari masih banyak jalan yang perlu diperbaiki. Pemerintah daerah terus berupaya mengalokasikan anggaran seefisien mungkin, tetapi memang tidak bisa langsung selesai dalam waktu singkat. Kami juga berharap ada dukungan lebih dari pemerintah pusat," ujar Iing.
Sementara itu, Bupati Pandeglang, Dewi Setiani menyoroti luasnya wilayah Pandeglang sebagai faktor tambahan yang membuat pembangunan infrastruktur tidak mudah.
"Pandeglang ini luas, lebih dari 2.700 km², jadi memang butuh anggaran yang besar untuk membangun semua jalan. Kami terus berusaha, tapi tentu perlu dukungan dari berbagai pihak," ujar Dewi dalam unggahan instagram Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi @dedimulyadi71 dikutip Kamis (27/2/2025).
Jika dibandingkan dengan daerah lain di Banten, alokasi anggaran infrastruktur Pandeglang memang lebih kecil. Sebagai contoh, Kota Tangerang memiliki PAD yang jauh lebih besar dan mampu membangun jalan dengan cepat. Tetapi, Kota Tangerang memiliki sektor industri yang berkembang pesat, berbeda dengan Pandeglang dan Lebak yang masih bergantung pada sektor pertanian dan pariwisata.
Meski begitu, ada daerah lain dengan PAD yang tidak jauh berbeda dari Pandeglang, tetapi mampu mengelola anggaran infrastruktur lebih baik. Hal ini memunculkan pertanyaan: apakah alokasi dana yang ada sudah dikelola dengan efektif?
Melihat kondisi ini, banyak pihak berharap pemerintah pusat turun tangan. Apalagi, infrastruktur yang buruk berpengaruh besar pada perekonomian masyarakat.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyarankan agar Kementerian PUPR lebih fokus pada daerah-daerah seperti Pandeglang. Bahkan, ia menyebut bahwa pembangunan di dua daerah ini seharusnya menjadi prioritas karena kondisinya yang masih tertinggal jauh dibandingkan daerah lain di Banten.
Di media sosial, keresahan warga terhadap kondisi infrastruktur di Pandeglang dan Lebak semakin terasa. Banyak yang menyoroti lambatnya perbaikan jalan dan berharap ada sosok yang berani mengambil tindakan tegas.
"Warga Lebak hadir, kampung saya kang, sudah 15 tahun jalan ancur terus," tulis @erilirawan12.
Sementara itu, @dandung_gp menyoroti sosok Dedi Mulyadi yang kerap blusukan ke daerah-daerah dengan kritik tajam. "KDM kayanya geregetan pengen ngurusin juga Pandeglang, Lebak... Cuma mungkin sayang udah beda provinsi," tulisnya.
Komentar lain datang dari @dheatiemeer_, yang memuji gaya kritik Dedi Mulyadi yang blak-blakan. "Saya suka sekali gaya KDM gitu donk gentle! The Real Auto Critic sarkas depan orangnya langsung. Mudah-mudahan ada rasa malu ya trus langsung garap tuh jalan-jalan berlobang, buktiin sama rakyat Banten," tulisnya.
Berbagai komentar tersebut menilai bahwa masyarakat semakin jenuh dengan kondisi infrastruktur yang tak kunjung membaik. Kritik dan harapan terus disuarakan, tinggal menunggu apakah pemerintah daerah berani menjawabnya dengan tindakan nyata.
Masyarakat Pandeglang dan Lebak tentu berharap ada perubahan nyata. Kritik dari berbagai pihak bisa menjadi pemicu agar pemerintah daerah lebih serius dalam memperbaiki infrastruktur.
Namun, jika alasan anggaran terus dijadikan pembenaran tanpa ada inovasi dalam pengelolaan dana, maka bukan tidak mungkin kondisi jalan di Pandeglang dan Lebak akan terus tertinggal dibandingkan daerah lain.
Pertanyaannya sekarang, apakah pemerintah daerah akan bertindak cepat, atau hanya sekadar memberikan janji tanpa realisasi? Warga menunggu jawabannya.
Editor : Iskandar Nasution
Artikel Terkait
