PANDEGLANG, iNewsPandeglang.id – Ribuan perangkat desa di Pandeglang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) pada Senin (17/2/2025). Mereka menuntut pembayaran gaji tetap (Siltap) yang belum cair sejak Desember 2024.
Aksi tersebut berlangsung tegang, dengan pembakaran ban dan perusakan fasilitas gedung sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap pemerintah daerah.
Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Pandeglang terpilih, Iing Andri Supriyadi, menyatakan bahwa ia dan Bupati terpilih, Dewi, sangat memahami tuntutan perangkat desa. Menurutnya, keterlambatan pembayaran Siltap adalah masalah serius yang harus segera diselesaikan.
Iing memastikan bahwa pembayaran Siltap akan segera dilakukan setelah dirinya dan Dewi resmi dilantik. Ia menyebut bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bupati Pandeglang saat ini, Irna Narulita, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Hasilnya, anggaran sebesar Rp9,4 miliar telah disiapkan dan dijanjikan akan cair paling lambat pada 28 Februari 2025.
Namun, Iing menegaskan bahwa agar masalah seperti ini tidak terulang, perlu ada kerja sama antara pemerintah daerah dan perangkat desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya adalah dengan memastikan pajak bumi dan bangunan (PBB) di setiap desa bisa mencapai target.
“Kemandirian fiskal adalah kunci agar Pandeglang bisa lebih maju. Untuk itu, kami meminta kerja sama dari kepala desa dan rekan-rekan PPDI agar realisasi PBB di tiap desa bisa maksimal,” ujar Iing pada Selasa (18/2/2025).
Selain itu, Iing juga mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama dalam konsep Fetahelix, yakni sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media. Menurutnya, tanpa kerja sama yang kuat, kejadian seperti keterlambatan pembayaran gaji bisa terus berulang.
“Kami tidak ingin ada keterlambatan lagi ke depannya. Kami ingin membangun Pandeglang yang mandiri secara fiskal, agar semua hak perangkat desa dan masyarakat bisa terpenuhi tanpa kendala,” tegasnya.
Menanggapi pernyataan Iing, Ketua PPDI Pandeglang, Agus Muhamad Toha, menyatakan bahwa pihaknya menghargai komitmen pemerintah. Namun, ia menegaskan bahwa perangkat desa akan terus mengawal janji tersebut hingga gaji mereka benar-benar cair.
“Kami berharap pembayaran dilakukan tepat waktu, dan ke depan tidak ada lagi keterlambatan. Jika janji ini tidak ditepati, kami siap turun ke jalan lagi,” ujar Agus.
Editor : Iskandar Nasution
Artikel Terkait
